Perang tarif bisa rugikan negara
Perang tarif bisa rugikan negara. Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang telekomunikasi yang disusun secara tidak transparan dan ditujukan tidak untuk pemerkuat kepentingan nasional, berpotensi membuat negara buntung dari sisi penerimaan negara.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang telekomunikasi yang disusun secara tidak transparan dan ditujukan tidak untuk pemerkuat kepentingan nasional, maka berpotensi membuat negara buntung dari sisi penerimaan negara.
Rencana revisi PP yang dimaksud adalah No 52/2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP No. 53/ 2000 tentang penggunaan spektrum radio dan orbit satelit, ditunda. Rencana revisi kedua PP itu dianggap banyak prosedur yang tidak memenuhi UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
-
Apa yang telah dicapai oleh para peneliti untuk mewujudkan internet kuantum? Langkah pertama menuju penciptaan "internet kuantum" telah diambil dengan berhasil oleh para peneliti yang berhasil menciptakan antarmuka untuk menghubungkan dua mesin dan berbagi informasi kuantum yang tersimpan.
-
Kenapa harga internet di Tokelau mahal? Harga internet untuk 1GBnya, masyarakat di sana harus mengeluarkan USD17.24 atau Rp 265 ribu.
-
Kenapa internet cepat penting? Internet yang cepat dapat membantu berbagai hal dalam hidup seseorang, mulai dari hal rekreasi hingga dalam bidang profesi.
-
Apa penghargaan yang didapatkan Telkom? Sebagai bentuk pengakuan atas kinerjanya terkait pengelolaan komunikasi dan program keberlanjutan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dianugerahi empat penghargaan oleh Kementerian BUMN dalam ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024.
-
Kenapa Starlink menawarkan paket internet yang lebih mahal dibanding provider lain di Indonesia? Starlink hadir dengan janji memberikan koneksi internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah, bahkan di daerah-daerah terpencil.
-
Bagaimana caranya Menkominfo mau mendorong operator seluler untuk menjual paket internet cepat? “Internet ini merupakan kebutuhan pokok, kenapa masih menjual 5 Mbps, 10 Mbps untuk fixed internet broadband? Kenapa tidak langsung menjual 100 Mbps? Makanya, saya akan buat kebijakan untuk mengharuskan mereka menjual fixed internet broadband dengan kecepatan 100 Mbps,”
"Kompetisi yang tidak sehat dan tidak fair akan memacu perang harga sehingga menurunkan penjualan dan laba bersih yang berdampak pada turunnya kontribusi PPN, PPh, dan PNBP," jelas dia dalam sebuah diskusi terkait PP telekomunikasi di Jakarta, Senin (11/10).
Dalam hitung-hitungannya, estimasi terjadinya potential lost atas revenue industri bisa mencapai sebesar Rp 14 triliun jika benar-benar ada perang tarif. Lebih detail, terjadi juga penurunan kontribusi PNBP yang diperkirakan sebesar Rp 245 miliar. Selain itu, akan terjadi penurunan penerimaan PPN sebesar Rp 1,4 triliun dan PPh Badan sebesar Rp 559 miliar.
"Hal ini juga akan berdampak pada turunnya daya saing perusahaan yang dipaksa berbagi, menurunkan dividen sebagai bagian keuntungan pemerintah," katanya.
"Dampak lain mungkin terjadi adalah multiplier effect karena turunnya CAPEX dan OPEX yang berakibat pada berkurangnya kue ekonomi bagi industri pendukung telekomunikasi," imbuh dia.
Selain itu, frekuensi sharing juga akan menyebabkan monetisasi frekuensi di secondary market dan mengakibatkan efek ganda turunnya PNBP.
Dikatakan oleh anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, ada enam potensi maladministrasi atau cacat prosedur. Enam potensi yang dimaksud adalah: pengabaian partisipasi publik, pelayanan yang diskriminatif, menutup informasi tanpa mempertimbangkan kepentingan publik, merugikan keuangan negara, pengabaian terhadap kecenderungan praktik pemegang lisensi broker, dan terakhir, perlakuan istimewa terhadap operator.
Baca juga:
Ombudsman usulkan revisi PP telekomunikasi ditunda
MiFi & router XL ditargetkan gaet 2 juta pelanggan akhir tahun depan
Tri: Kami operatornya anak muda ingin memberi inspirasi
XL siapkan 250 ribu paket mobile broadband
Indosat dan XL tersandung dugaan praktik kartel
KPPU panggil Indosat dan XL terkait usaha patungan