Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah, ini Fasilitas Setara Menteri yang Didapat Utusan Khusus Presiden

Utusan Khusus Presiden dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Berikut adalah tugas dan fungsi yang diemban.

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik tujuh orang sebagai Utusan Khusus Presiden. Mereka yang dilantik terdiri dari Muhamad Mardiono, Setiawan Ichlas, Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah), Raffi Farid Ahmad, Ahmad Ridha Sabana, Mari Elka Pangestu, dan Zita Anjani.

Setiap Utusan Khusus memiliki tugas yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Raffi Ahmad diberikan tanggung jawab oleh Prabowo untuk menangani pembinaan generasi muda dan pekerja seni.

Keberadaan Utusan Khusus Presiden diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 mengenai Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Perpres tersebut ditandatangani oleh Jokowi pada tanggal 18 Oktober 2024, saat ia masih menjabat sebagai Presiden.

Sesuai dengan Pasal 18 Perpres Nomor 137 Tahun 2024, Utusan Khusus Presiden dibentuk untuk membantu kelancaran tugas-tugas Presiden.

1. Utusan Khusus Presiden menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar lingkup tugas yang sudah ada dalam struktur organisasi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
3. Laporan mengenai tugas Utusan Khusus Presiden dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Utusan Khusus Presiden dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, atau non-Pegawai Negeri Sipil. Penjelasan ini merujuk pada Pasal 20 Perpres Nomor 137 Tahun 2024.

1. Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri yang diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden tetap berhak menerima gaji sesuai posisi mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri.
2. Mereka yang diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden akan diberhentikan dari jabatan organiknya, namun tetap mempertahankan status sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri.
3. Setiap kali diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden, Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri akan mendapatkan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku.

Utusan Khusus Presiden juga berhak atas gaji dan fasilitas lainnya. Dalam Pasal 22, dijelaskan bahwa hak keuangan dan fasilitas bagi Utusan Khusus Presiden setara dengan jabatan Menteri. Selain itu, mereka juga akan memiliki dua asisten untuk mendukung kelancaran tugas. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Perpres Nomor 137 Tahun 2024.

1. Setiap Utusan Khusus Presiden akan dibantu oleh maksimal dua asisten, dan setiap asisten dapat dibantu oleh dua pembantu asisten.
2. Pembantu asisten tersebut akan didukung oleh staf yang diambil dari Sekretariat Kabinet dan/atau Kementerian Sekretariat Negara.

Masa jabatan Utusan Khusus Presiden akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang bersangkutan. Jika mereka berhenti atau masa baktinya berakhir, mereka tidak akan menerima pensiun atau pesangon.