Cerita Politikus PDIP Bambang DH 7 Tahun Berstatus Tersangka, Kini jadi Anggota DPR
Bambang diketahui menyandang status sebagai tersangka selama bertahun-tahun lamanya lantaran kasus yang masih terkatung-katung meski kini dirinya sudah menjadi anggota Komisi III DPR.
Polisi meminta asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus korupsi dana jasa pungut (Japung) Pemkot-DPRD Surabaya. Kasus itu masih terkatung-katung. Sudah 7 tahun politikus PDI Perjuangan, Bambang DH menyandang status tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol Gideon Arif Setyawan menyebut, berkas kasus Bambang DH itu telah bolak-balik Polda-Kejaksaan sebanyak 9 kali. Dari hasil perkembangan penyidikan, karena berkas tidak kunjung dinyatakan sempurna oleh Kejaksaan, maka kasus tersebut diasistensi oleh KPK dan Bareskrim Mabes Polri.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Untuk kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidik KPK. Sementara untuk satu tersangka lain yakni Direktur PT KIM, Karunia diharapkan agar kooperatif dalam pemanggilan penyidik KPK.
Dari hasil asistensi ini, nantinya akan diputuskan bersama bagaimana nasib kasus dan status tersangka yang sudah disandang selama 7 tahun oleh mantan Wali Kota Surabaya tersebut.
"Kita sudah diasistensi oleh KPK, nanti akan diputuskan bersama-sama, KPK-Bareskrim dengan Polda Jatim, atas perkembangan hasil penyidikan," tuturnya.
Berikut lengkapnya.
Sandang Status Tersangka Selama 7 Tahun
Bambang DH ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim pada 4 November 2013 lalu. Hingga saat ini ia menyandang status tersangka meski sudah menjabat sebagai sebagai anggota DPR periode 2019-2024.
Bambang DH diketahui sudah menyandang status tersangkanya tersebut selama 7 tahun. Ditemukan kerugian negara mencapai Rp720 juta dalam kasus yang diusut oleh Ditreskrimsus Polda Jatim tersebut.
Perjalanan Kasus
Kasus yang diusut oleh Ditreskrimsus Polda Jatim ini, menemukan kerugian negara mencapai Rp 720 juta. Akibat kasus ini, mantan Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf, mantan Asisten II Pemkot Surabaya, Muklas Udin, mantan Sekretaris Kota, Sukamto Hadi, dan mantan Bagian Keuangan Pemkot Surabaya, Purwito, sempat merasakan dinginnya lantai penjara.
Sejak saat itu, Polda berupaya menyelesaikan berkas dari Bambang DH. Namun, hingga sembilan kali bolak-balik Polda-Kejaksaan, berkas Bambang DH tak kunjung dinyatakan sempurna
Bambang DH Sebut Japung Ada Dasar Hukumnya
Pada 2013 lalu, Bambang DH sempat mengataka bahwa jasa pungut tersebut ada dasar hukumnya. Ia mengaku bahwa bukan hanya Surabaya saja yang menerima japung, melainkan juga daerah lain baik provinsi atau pusat.
"Bahkan ada aturan Permendagri yang membolehkan adanya japung tersebut. Itu bukan hanya Surabaya, daerah-daerah lain, baik provinsi maupun pusat juga menerima dana japung, karena memang ada aturannya. Hanya saja, kenapa Surabaya yang dipersoalkan. Apalagi ini tahun politik. Mestinya semua daerah juga dipersoalkan," ujar Bambang DH.