Fakta di Balik Penangkapan Kepala Kepolisian Korea Selatan Terkait Pemberontakan Darurat Militer
Kepala Polisi Nasional Korea Selatan ditangkap karena diduga terlibat dalam pemberontakan yang berkaitan dengan dekrit darurat militer.
Krisis politik di Korea Selatan semakin meningkat setelah Kepala Polisi Nasional dan pejabat tinggi kepolisian Seoul resmi ditangkap. Penangkapan ini terjadi menyusul tuduhan yang menyatakan bahwa mereka terlibat dalam pemberontakan yang berkaitan dengan penerapan dekrit darurat militer yang menuai banyak kontroversi.
Dekrit darurat militer tersebut diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada awal Desember 2024 dan langsung mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai langkah ini sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi, karena diambil di luar situasi perang atau keadaan darurat nasional.
Penahanan ini menarik perhatian publik, terutama karena terjadi hanya beberapa jam sebelum Partai Demokratik, sebagai oposisi utama, mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon di Majelis Nasional. Berikut adalah kronologi lengkap peristiwa yang telah mengguncang dunia politik Korea Selatan, dilansir Merdeka.com dari berbagai sumber, Rabu (11/12).
1. Penahanan Kepala Polisi Nasional dan Pejabat Tinggi Seoul
Pada tanggal 11 Desember 2024, Kepala Polisi Nasional Korea Selatan beserta pejabat tinggi kepolisian Seoul resmi ditangkap. Mereka dicurigai terlibat dalam tindakan pemberontakan serta penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekrit darurat militer. Penangkapan ini dilakukan setelah pengadilan Seoul memberikan persetujuan terhadap surat perintah penangkapan yang diajukan.
Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong Hyun, menjadi individu pertama yang ditahan dalam kasus ini. Penahanan ini semakin menambah tekanan terhadap pemerintahan Presiden Yoon yang terus mendapatkan kritik dari berbagai pihak.
2. Kontroversi Dekrit Darurat Militer
Keputusan darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember 2024 mendapatkan banyak kritik dari pihak oposisi serta para ahli hukum. Tindakan ini dianggap melanggar konstitusi, yang hanya memperbolehkan penggunaan kekuatan militer dalam keadaan perang atau situasi darurat yang setara.
Dalam dekrit tersebut, Presiden Yoon memerintahkan penutupan Majelis Nasional dan penghentian semua aktivitas politik. Tindakan ini dipandang sebagai upaya pemberontakan, yang menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi di negara tersebut.
3. Respon Partai Oposisi: Mosi Pemakzulan Presiden
Partai Demokratik, yang berperan sebagai oposisi utama, segera mengambil tindakan terhadap situasi ini dengan mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon. Rencananya, pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Desember 2024 di Majelis Nasional. Apabila mosi tersebut disetujui, maka kekuasaan presiden akan dihentikan sementara hingga Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengenai nasibnya.
Kritikan terhadap Presiden Yoon tidak hanya berfokus pada kebijakan darurat militer yang diterapkannya, tetapi juga meliputi berbagai masalah politik lainnya. Ini termasuk skandal yang melibatkan dirinya serta keluarganya, yang semakin memperburuk citranya di mata publik. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya semakin meningkat.
4. Apa Dampaknya Jika Presiden Yoon Dimakzulkan?
Proses pemakzulan Presiden Yoon akan menciptakan momen penting dalam perjalanan politik Korea Selatan. Apabila Mahkamah Konstitusi memberikan persetujuan terhadap pemakzulan ini, maka negara harus segera melaksanakan pemilihan presiden yang baru.
Namun, keputusan ini juga berpotensi menambah ketidakstabilan politik yang ada, terutama jika hal ini memicu perpecahan yang lebih dalam antara berbagai partai politik dan lembaga keamanan negara. Dalam konteks ini, stabilitas politik menjadi sangat krusial bagi masa depan Korea Selatan.
Apa alasan Kepala Polisi Nasional Korea Selatan ditangkap?
Kepala Polisi Nasional telah ditangkap karena diduga terlibat dalam pemberontakan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekrit darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
Apa itu dekrit darurat militer di Korea Selatan?
Dekrit ini merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden, yang memanfaatkan kekuatan militer untuk menutup Majelis Nasional serta menghentikan kegiatan politik. Tindakan ini dianggap melanggar konstitusi karena dikeluarkan di luar keadaan perang.
Apa yang terjadi jika Presiden Korea Selatan dimakzulkan?
Apabila Presiden dimakzulkan, maka kekuasaan yang dimilikinya akan ditangguhkan untuk sementara waktu sampai Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan. Jika keputusan tersebut mengarah pada pemecatan, maka pemilihan presiden baru harus segera dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan.