Moeldoko Disebut Mau Ambil Paksa Demokrat & Sindiran Keras SBY soal Moral Berpolitik

AHY Ungkap Orang Dekat Jokowi Mau Ambil Paksa Demokrat

AHY mengetahui gerakan tersebut pada sepuluh hari yang lalu. Dari laporan aduan para pimpinan serta kader partainya yang diduga melibatkan pihak eksternal atau luar partai secara sistematis. AHY lantas mengungkap siapa saja orang dekat Jokowi yang mau mengambil paksa Partai Demokrat.

©2020 Istimewa

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," jelas AHY dalam siaran telekonferensi di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat dijadikan kendaraan sebagai calon presiden di Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap AHY.

Moeldoko Disebut Sebagai Dalang

Sementara itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief secara terang-terangan menyebut Moeldoko sebagai dalang upaya pengambil alihan Partai Demokrat. Dia bahkan mengatakan, Moeldoko juga mencatut nama Jokowi. Lebih lanjut dia menjelaskan, alasan AHY mengirimkan surat ke Presiden Jokowi. Sebab, Moeldoko dalam upayanya mencatut nama sang Presiden.

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” kata Andi Arief dalam akun Twitternya, @Andiarief_, dikutip merdeka.com, Senin (1/2).

“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” tambah Andi lagi.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga menerangkan Moeldoko telah menyalahgunakan kekuasaan dengan cara mencatut nama Presiden.

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Herzaky lewat keterangan tertulis kepada merdeka.com, Senin (1/2).

Herzaky menjelaskan Moeldoko menggunakan cara langsung dengan menemui para kader Demokrat untuk berupaya 'menggoyang' posisi AHY. Hal ini terungkap dari pengakuan, kesaksian dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat. Tujuannya untuk kepentingan perihal calon Presiden di Pemilu 2024.

"Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," tegas dia.

Moeldoko Akui Temui Kader Demokrat

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko mengakui sempat bertemu dengan beberapa pihak dari Partai Demokrat. Kendati begitu, dia mengklaim pertemuan itu bertujuan untuk mendengarkan keluh kesah dari partai yang sekarang dipimpin oleh AHY.

"Ya ya sudah dengerin saja, saya sih sebenarnya prihatin dengan situasi itu dan saya bagian yang mencintai Demokrat dan muncul isu," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).

©2020 Merdeka.com/Anisyah Al Faqir

Dia juga mengakui tidak hanya dari pihak Partai Demokrat saja yang ditemuinya. Seluruh pihak pun ditemui oleh dirinya. Mulai dari menyampaikan keluh kesah hingga berswafoto bersama. Moeldoko mengatakan tidak keberatan soal namanya yang dibicarakan menjadi salah satu gerakan dalam upaya menduduki Partai Demokrat.

"Apa susahnya itulah menunjukkan jenderal yang tidak mempunyai batas apapun, kalau itu yang menjadi persoalan yang digunjingkan silakan saja, saya enggak keberatan," ungkap Moeldoko.

Moeldoko Sindir AHY Jangan Baper

Moeldoko juga menjawab tudingan perihal dirinya yang diduga menjadi salah satu penggerak kudeta Partai Demokrat. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin haruslah kuat dan jangan mudah terombang ambing. Apalagi terbawa perasaan.

"Berikutnya saran saya, jadi seorang pemimpin harus jadi pemimpin yang kuat jangan mudah baper dan terombang ambing," kata Moeldoko dalam siaran telekonference, Senin (1/2).

"Kalau anak buahnya enggak boleh ke mana-mana ya diborgol saja, kalau ada kudeta itu dari dalam bukan dari luar ya begitu saja," lanjut Moeldoko.

Moeldoko meminta dengan tegas agar isu tersebut jangan dikaitkan dengan pihak Istana. Terlebih lagi pada Presiden Joko Widodo. Karena menurutnya ini merupakan urusan dirinya sendiri, bukan sebagai KSP.

"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya Moeldoko, ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.

Sindirian Keras SBY Berpolitik Harus Bermoral

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat melontarkan sindiran keras melalui cuitan di akun Twitternya. Sindiran ini disampaikan oleh SBY beberapa hari sebelum munculnya isu Partai Demokrat ingin direbut paksa oleh Moeldoko.

"Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral & lebih beradab," cuit SBY di akun Twitternya, Minggu (31/1/2021).

©2018 Merdeka.com/Purnomo Edi

Tak hanya itu, SBY juga membagi adanya tiga kelompok manusia. Ketiga golongan itu yakni The Good, The Bad dan The Ugly. SBY menambahkan jika tidak bisa menjadi seseorang yang masuk ke dalam golongan The Good maka jangan menjadi The Ugly.

"Ada 3 golongan manusia, yaitu "the good", "the bad" & "the ugly". Kalau tidak bisa menjadi "the good" janganlah menjadi "the ugly". *SBY*," tulisnya.