2 Juni 2021, OSS Berbasis Risiko Mulai Beroperasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) berbasis risiko akan mulai dikeluarkan pada 2 Juni 2021.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) berbasis risiko akan mulai dikeluarkan pada 2 Juni 2021.
Penerapan sistem OSS berbasis risiko ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
-
Kapan Pertamina merayakan HUT ke-66? HUT Ke-66: Pertamina Lakukan Tiga Strategi Rencana Jangka Panjang PT Pertamina (Persero) menggelar kegiatan puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66, di Grha Pertamina, Jakarta (11/12/2023).
-
Kapan Hari Brimob diperingati? Bangsa Indonesia memperingati Hari Brimob setiap tanggal 14 November.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Bagaimana Pertamina akan meningkatkan kualitas BBM Pertalite? Pertamina akan mengeluarkan Pertamax Green 92, dengan mencampur Pertalite dgn Ethanol 7 persen.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
"Sistem OSS berbasis risiko akan go live diimplementasikan pada tanggal 2 Juni," kata Bahlil dalam sesi teleconference, Rabu (24/2).
Bahlil menyatakan, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha.
"Jadi tidak ada lagi acuan-acuan lain dalam implementasi proses perizinan berusaha terkecuali adalah PP Nomor 5 tahun 2021," seru Bahlil.
Jawaban atas Keluh Kesah Pengusaha
Dia menuturkan, sistem OSS berbasis risiko ini wajib digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan pelaku usaha.
Menurut dia, implementasi perizinan usaha berbasis risiko dalam OSS ini juga akan menjawab keluh kesah pengusaha seputar sistem perizinan yang berbelit-belit dan membutuhkan biaya besar.
"Jadi ini adalah sebuah jawaban terhadap keluh kesahnya pengusaha yang selama ini yang mengatakan bahwa mengurus izin lama, ketemu sama pejabat susah, biaya mahal, sudah begitu lambat. Konon katanya ini kata versi pengusaha nih," ujar Bahlil.
"Dengan OSS ini bapak/ibu semua yang penting izinnya lengkap saja, syaratnya harus lengkap saja, itu pasti jalan. Jadi tidak perlu lagi minta waktu ketemu ketemu si A, si B, si C dan si D," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com