2019, transfer ke daerah dan dana desa disetujui Rp 826 triliun
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp 826 triliun. Dana tersebut sudah termasuk alokasi dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU).
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp 826 triliun. Dana tersebut sudah termasuk alokasi dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, komposisi postur transfer ke daerah diantaranya terdiri dari transfer dana perimbangan yang meliputi DAU dan DAK serta transfer dana otonomi khusus. Selain transfer ke daerah, pemerintah juga mengalokasikan dana desa.
-
Kapan sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 yang menghadirkan Sri Mulyani? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
"Bentuk postur Rp 826 triliun termasuk perubahan dari dana desa dari Rp 73 triliun ke Rp 70 triliun dan Rp 3 triliun dana kelurahan. DAK fisik sebesar Rp 69,33 triliun," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/10).
Pimpinan Rapat Banggar DPR Said Abdullah mengungkapkan, anggota Banggar telah menyetujui dengan pagu anggaran ini. Namun dengan catatan, pemerintah mempertimbangkan sejumlah usulan dari anggota yang mewakili dapil masing-masing mendapatkan alokasi anggaran bagi wilayahnya.
"Mohon persetujuan bapak ibu wekalian, untuk DAK afirmasi, DAK penugasan, dan DA reguler. Dengan catatan pemerintah berkomitmen dengan sungguh-sungguh memasukkan usulan para anggota DPR," ungkap dia.
Sementara terkait dengan dana kelurahan, Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyatakan, alokasi untuk dana ini telah disetujui anggota Banggar. Selanjutnya alokasi dana tersebut akan dibahas dalam rapat kerja (raker) selanjutnya.
"Kan tadi sudah semua. Iya, tadi kan sudah. (Berlaku 2019?) Iya, berlaku tahun depan," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Penerimaan pajak 2019 ditarget tumbuh 16 persen
Banggar sebut dana saksi sudah tak bisa masuk APBN 2019
Usulan dana saksi dibiayai APBN, parpol diminta tak jadi benalu dan bebani negara
Komisi II ajukan dana saksi Rp 3,9 Triliun masuk APBN 2019
Ketum PAN setuju jika dana saksi Pemilu dibebankan ke APBN