4 Fakta penerapan non tunai di gerbang tol tak siap diberlakukan pada November 2017
BI membeberkan alasan elektronifikasi pembayaran gerbang tol atau pembayaran non tunai jalan tol wajib dilakukan. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, alasan utama elektronifikasi gerbang tol semata-mata untuk mengurangi kemacetan.
Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran membeberkan alasan elektronifikasi pembayaran gerbang tol atau pembayaran non tunai jalan tol wajib dilakukan.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, alasan utama elektronifikasi gerbang tol semata-mata untuk mengurangi kemacetan.
"Sudah pasti atasi kemacetan. Bayangkan di tol kita harus antre karena membayar tunai. Berapa habis ongkos ekonomi seperti BBM bagi masyarakat," ungkap Pungky di Jakarta, Selasa (10/10).
Kemudian, sebanyak 5-6 juta kendaraan yang melalui tol akan lebih dimudahkan dari sisi mekanisme penggunaan uang receh. Ketika gerbang tol sudah ter-elektronifikasi, Pungky menambahkan kegiatan transaksi tidak lagi inefisien.
"Jadi kembalian tidak akan susah. Mencari receh pun yang membuat tidak efisien menjadi efisien. Bahkan nanti kedepannya tarif tol tidak akan naik drastis bisa dengan kelipatan kecil. Sebut saja Rp 9.514 misalnya jadi inflasi terkendali dan masyarakat tidak dirugikan," tambahnya.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menuturkan, banyak keluhan dari konsumen terkait penggunaan Gerbang Tol Otomatis (GTO) yang tidak mengatasi masalah kemacetan di jalan tol.
Dia melanjutkan, penggunaan GTO tidak berpengaruh terhadap kemacetan karena tingginya volume kendaraan. "Jadi jangan mimpi Jasa Marga atau operator tol mengatakan dengan e-tol mengurangi kemacetan bahkan kita sebelum masuk pun sudah macet dan keluar dari itu juga sudah macet jadi tidak ada nilai lebihnya," terangnya.
Sementara itu, Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI, David Maruhum L. Tobing, menilai dengan melarang transaksi tunai pihak pengelola jalan tol dan perbankan telah menolak uang Rupiah yang mana sangat bertentangan dengan Undang-Undang tentang mata uang.
"Dan perlu diingat, berdasarkan Undang-Undang mata uang, uang rupiah itu adalah uang logam dan uang kertas. Diatur juga kalau menolak Rupiah kena pidana 1 tahun atau kena denda maksimum Rp 200 juta," ungkapnya.
Penerapan pembayaran non tunai di gerbang tol mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Namun, pemerintah dan operator juga tak siap menghadapi pembayaran 100 persen non tunai. Ini fakta-fakta belum matangnya persiapan gerakan non tunai di gerbang tol yang dimulai pada 1 November 2017. Berikut faktanya seperti dirangkum merdeka.com:
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang ditawarkan BRImo untuk mempermudah pembayaran pajak hotel, hiburan, dan restoran di Jakarta? BRImo menawarkan kemudahan pembayaran pajak dengan lebih instan. Sebelum membayar pajak menggunakan BRImo, pastikan Anda sudah memiliki aplikasi BRImo, akun BRImo dan Kode Billing.
-
Bagaimana cara Bank Jatim mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat? Dia menambahkan, upaya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat, bankjatim telah memiliki platform digital yang bernama JConnect E-Loan yang dapat di download di playstore maupun app store.
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
103.000 pengendara masih pakai tunai setiap harinya
PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) mencatat masih ada 23 persen pengguna jalan tol yang dikelolanya yaitu ruas Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) melakukan transaksi secara tunai. Padahal, pemerintah menargetkan transaksi nontunai 100 persen sudah diberlakukan pada awal November mendatang.
"Kami terus menggenjot penerapan transaksi nontunai di tol yang kami kelola dari Ulujami sampai Rorotan," ujar Direktur Utama PT JLJ, Ricky Distawardhana di Jatiasih, Bekasi, Selasa (10/10).
Menurutnya, jumlah lalu lintas kendaraan setiap hari di Tol JORR mencapai 450.000 unit. Artinya, jika 73 persen sudah bertransaksi nontunai, maka masih ada 103.000 lebih pengguna jalan tol TORR mengandalkan transaksi tunai.
"Mayoritas kendaraan besar atau yang masuk dalam kategori golongan II-V," katanya.
Dia menjelaskan, transaksi nontunai akan menjadi wajib diterapkan di seluruh ruas jalan tol. Soalnya, ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017. Dalam aturan tersebut, paling lambat 31 Oktober, semua ruas jalan tol harus sudah menerapkan transaksi nontunai.
"Kami optimis sampai dengan 31 Oktober nanti bisa 100 persen nontunai, atau enggak minimal mendekati 100 persen," kata Ricky.
Ricky menambahkan, untuk memudahkan transaksi nontunai, pihaknya menyediakan alat pembaca kartu lebih tinggi atau menyesuaikan ketinggian kendaraan. Itu sudah diterapkan di tiga gardu di Pulogebang, Cikunir, dan Rorotan.
"Ada petugas khusus yang mengklasifikasi kendaraan yang melintas, sehingga tidak sampai salah tap golongan," tegasnya.
Direktur Teknik dan Operasional PT JLJ Satria Ganefanto menyebutkan, jumlah gerbang yang berada di Tol JORR mencapai 38 titik, dengan jumlah gardu mencapai 163. Gardu Tol Otomatis yang sudah terpasang sebanyak 69 gardu, sedangkan semi otomatis mencapai 88, dan gardu multi golongan enam unit.
"Gardu semi otomatis adalah transisi ke gardu otomatis sampai akhir bulan ini, di gardu semi otomatis melayani tunai maupun nontunai," kata Satria.
Kekurangan 1,5 juta keping kartu e-money
Kepala Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Doni P Joewono mengatakan setelah diterapkannya sistem pembayaran non tunai di gerbang tol, penggunaan uang elektronik di ibu kota meningkat pesat. Peningkatan drastis terjadi pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 yang mewajibkan pembayaran non tunai di semua gerbang tol per 31 Oktober 2017 mendatang.
Doni mengungkapkan, pada mulanya pembayaran non tunai di gerbang tol hanya 28 persen saja. Kemudian, berdasarkan laporan bulan ini, pembayaran non tunai di gerbang tol sudah mencapai 72 persen.
"Perkembangan penetrasi jalan tol untuk metode ini sangat cepat jadi kalau data kami itu Juni 2017 itu masih 28 persen, kemudian sampai 4 Oktober laporan terakhir pada waktu rapat di kantor Menko (Darmin Nasution) itu di sudah sampai 72 persen," kata Donidi hotel Pullman, Jakarta, Selasa (10/10).
Doni mengungkapkan, saat ini Jabodetabek kekurangan sekitar 1,5 juta keping kartu uang elektronik untuk kebutuhan pembayaran jalan tol. Padahal, tenggat waktu penerapan 100 persen pembayaran non tunai tinggal hitungan hari.
"Masih butuh sekitar 1,5 juta kartu untuk supaya 100 persen non tunai," ungkapnya.
Doni mengatakan, untuk mendukung program gerakan non tunai di gerbang tol, Bank Indonesia menggandeng bank-bank nasional untuk aktif mensosialisasikan hal tersebut.
"Bank Indonesia mengeluarkan aturan agar tidak saja di lakukan oleh satu bank, jadi mengeluarkan nasional payment gateway sehingga itu tidak lagi oleh satu kartu, tapi oleh beberapa kartu jadi semacam interkoneksi dan yang siap hari ini adalah 5 bank," jelas Doni.
Tak bisa atasi kemacetan
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menuturkan, banyak keluhan dari konsumen terkait penggunaan Gerbang Tol Otomatis (GTO) yang tidak mengatasi masalah kemacetan di jalan tol. Namun, Tulus tidak menyebut banyaknya konsumen yang mengeluhkan hal tersebut.
"Sudah banyak (keluhan), Jasa Marga juga salah dalam menginformasikan atau mengiklankan soal efektivitas GTO. GTO waktu itu dipromosikan ini akan mengatasi kemacetan padahal sangat tidak," ungkap Tulus, di kantornya, Jakarta, Jumat (22/9).
Dia melanjutkan, penggunaan GTO tidak berpengaruh terhadap kemacetan karena volume traffic kendaraan yang ada sudah jauh lebih parah dibanding hanya masalah di dalam loket antrean pembayaran. Selain itu, dia menilai Indonesia sudah sangat ketinggalan soal pembayaran tunai di tol.
"Malaysia yang dulu belajar dari kita itu sudah lama pakai e-tol. Sementara kita baru saat ini jadi sudah sangat tertinggal," katanya.
Akan tetapi, kata Tulus, volume trafficnya sudah sangat padat ini membuat e-tol tak lagi efektif atasi kemacetan.
"Jadi jangan mimpi Jasa Marga atau operator tol mengatakan dengan e-tol mengurangi kemacetan bahkan kita sebelum masuk pun sudah macet dan keluar dari itu juga sudah macet jadi tidak ada nilai lebihnya," terangnya.
Rotasi petugas tiket Jasa Marga
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Desi Arryani, menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan akibat dari elektronifikasi tol. Sebab, pada saat sama, jumlah jalan tol yang akan dioperasikan bertambah.
"Kami tidak melakukan PHK atas pengurangan petugas karena memakai elektronifikasi," kata Desi, di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/10).
Dia mengungkapkan saat ini total pegawai di Jasa Marga sekitar 9.900 orang. "Tidak sampai 10.000."
Dia melanjutkan, meski pembayaran tol sudah otomatis, bukan berarti tidak ada petugas di gerbang tol. Petugas tiket akan dipindahkan ke unit kerja lain.
"Kami saat ini betul-betul ingin meningkatkan pelayanan, artinya service yaitu dengan operasi maupun dengan pemeliharaan dari jalan tol. Sehingga seluruh karyawan akan tertampung di seluruh Jasa Marga group," ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini Jasa Marga telah mengoperasikan 625 kilometer (Km) jalan tol. Di mana, dalam waktu dekat akan bertambah menjadi 1.260 Km.
Seperti diketahui, pemerintah mencanangkan 100 persen pembayaran nontunai pada ruas tol di 31 Oktober 2017 mendatang. Sampai dengan 5 Oktober 2017 penggunaan uang elektronik di ruas tol mencapai 72 persen.