4 Pembelaan pemerintah Jokowi tambah utang triliunan tahun ini
Pemerintah menaikkan target defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 menjadi 2,92 persen. Di mana defisit diperkirakan naik Rp 67 triliun menjadi Rp 397,2 triliun dari sebelumnya Rp 330,2 triliun (2,41 persen). Menko Darmin meminta agar masyarakat tidak khawatir.
Pemerintah menaikkan target defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 menjadi 2,92 persen. Di mana defisit diperkirakan naik Rp 67 triliun menjadi Rp 397,2 triliun dari sebelumnya Rp 330,2 triliun (2,41 persen).
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu langkah menutup kekurangan pembiayaan belanja atau defisit ini. Pemerintah berencana menambah SBN Rp 76,6 triliun menjadi Rp 461,3 triliun.
Dia meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah utang negara yang terus meningkat. Selama pemerintah melakukan ekspansi anggaran untuk membangun infrastruktur.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan rencana pemerintah dalam melakukan penambahan utang harus diiringi dengan produktivitas dalam bentuk pembangunan. Dia meminta, jangan sampai rencana penambahan utang tersebut hanya menambah beban bagi generasi mendatang.
"Menambah utang tapi tidak produktif pasti nanti menambah beban anak kita, cucu kita dan keluarga kita. Utang itu menambah produktivitas tidak? Supaya ada garansi utang menambah efektivitas berarti utang itu dipergunakan untuk apa," ujar Enny di Kantor Indef, Jakarta.
Lebih lanjut, dia meminta rencana penambahan utang oleh pemerintah dapat menggerakkan ekonomi masyarakat pinggiran dan pedesaan. Di mana selama ini, perekonomian Indonesia sebagian besar di topang oleh aktivitas ekonomi masyarakat lapisan tersebut.
"Artinya, efektivitas utang itu harus terus menggerakkan ekonomi yang di pedesaan dan di pinggiran. Terus menggerakkan ekonomi yang dari daerah. Dengan misalnya memaksimalkan efektivitas dari dana desa, dana transfer yang ditetapkan dan sebagainya," pungkasnya.
Lalu apa pembelaan pemerintah atas meningkatnya defisit tersebut dan langkah menutupinya dengan berutang? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.
Baca juga:
Utang dari China Rp 13 T untuk proyek kereta cepat segera cair
Pemerintah Jokowi ingin tambah utang jadi Rp 467,3 triliun
Sri Mulyani sebut rasio utang RI terhadap PDB masih rendah
Menko Luhut: Tak masalah banyak utang, asal produktif
INDEF: Tambah utang jangan hanya menambah beban anak cucu kita
Darmin: Pilih, rasio utang tak naik atau bangun infrastruktur minim?
-
Apa saja jenis pelanggaran yang dibahas dalam UU Pemilu 2017? Jenis-jenis pelanggaran pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), mencakup tiga kategori utama, yaitu pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran administratif pemilu, dan pelanggaran tindak pidana pemilu.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
Menkeu pastikan hati-hati kelola utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berhati-hati agar utang Indonesia tidak terus membengkak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menaikkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan.
"Kami terus jaga secara hati-hati. Saya Menkeu yang sangat inginkan supaya pendanaan pembangunan kita, kalau kami ingin kurangi utang maka penerimaan pajak harus dinaikkan. Itu kami lakukan dengan reformasi perpajakan," ujar Menkeu Sri di Kantornya, Jakarta.
Pemerintah juga akan terus memantau potensi penerimaan dari aktivitas perekonomian. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan kontrol terhadap sistem belanja negara supaya digunakan untuk sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan.
"Kami terus pantau potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi, juga menjaga belanja kita agar baik dan hati-hati jadi tidak asal belanja. Jadi entah dari jenis belanjanya maupun dari efisiensi belanjanya yang perlu diperhatikan. Dengan adanya keseimbangan di penerimaan, lalu strategi belanja, kita harapkan defisit akan terus menerus bisa ditekan," jelasnya.
Menkeu yakinkan utang untuk belanja produktif
Menkeu Sri mengatakan belanja Indonesia tetap fokus pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, di mana hal-hal tersebut tidak bisa ditunda. Sebab, akan menentukan masa depan Indonesia.
"Jadi sedapat mungkin penerimaan pajak kita dapat memenuhi kebutuhan dasar itu. Kalaupun berutang sedapat mungkin untuk belanja modal dan menghasilkan produktivitas dan tingkat pengembalian bisa terbayarkan kembali," ungkapnya.
Apabila dilihat dari eksposur utang Indonesia secara nasional, dibandingkan GDP Indonesia masih ada di bawah 30 persen, defisit negara juga di batasi UU di bawah 3 persen. Jika dibandingkan negara lain yang dianggap negaranya perform seperti India, defisit Indonesia jauh lebih kecil.
Utang untuk pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tak masalah pemerintah memiliki banyak utang. Asalkan, utang pemerintah bisa digunakan untuk hal produktif seperti membangun infrastruktur.
Menko Luhut mengimbau prioritaskan pembangunan proyek infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat.
"Misalnya pembangunan infrastrktur butuh USD 450 miliar, APBN hanya USD 120 miliar, sisanya dari mana? Itulah yang disebut foreign direct investment (investasi langsung)," tegasnya.
Utang dibutuhkan bangun infrastruktur yang tertinggal dari negara lain
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bertambahnya rasio utang tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur Tanah Air yang masih tertinggal dari negara lain.
"Dilihat dari ukuran yang umum dipakai rasio utang di seluruh negara, rasio utang terhadap PDB kita itu rendah. Dilihat dari segi itu, apakah kita memilih menganut rasio utang terhadap PDB yang tidak boleh naik atau membangun infrastruktur minim? Kalau mau yang aman tidak usah membangun infrastruktur," kata Menko Darmin di gedung DPR, Jakarta.
Â
(mdk/bim)