5 Kebohongan pemerintah di balik kenaikan harga BBM

Pemerintah tak perlu naikkan harga BBM

Dalam data yang dikemukakan FITRA, dari APBN 2012 masih tersisa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 56,1 triliun. Dengan dana ini, pemerintah seharusnya tidak perlu mengajukan RAPBN-P untuk membahas kompensasi karena kenaikan harga BBM subsidi. SAL tersebut bisa mengcover pembengkakan subsidi BBM Rp 16 triliun dan kompensasi sebesar Rp 30 triliun.

Farhan mengatakan, dengan adanya dana tersebut juga tidak diperlukan justifikasi menambah utang baru sebesar Rp 63,4 triliun. Serta pemerintah juga tidak perlu menambah anggaran pendidikan sebesar Rp 7,5 triliun sebagai konsekuensi penambahan belanja.

Dengan pengajuan RAPBN-P 2013, dia menilai ini adalah siklus politisasi anggaran pada tahun pemilu atau biasa disebut political budget cycles yang juga dilakukan di berbagai negara.

"Menjelang tahun pemilu terjadi penurunan penerimaan pendapatan dan peningkatan belanja diikuti dengan defisit yang besar," jelasnya.

Penurunan target pajak yang bikin APBN defisit

Rencana kenaikan BBM subsidi kali ini didasarkan pada asumsi pemerintah yang mengatakan defisit anggaran akan melebihi 3 persen jika tidak ada penyesuaian harga. Hal demikian berbeda dengan yang dikemukakan FITRA, forum ini menuding ini hanyalah akal-akalan pemerintah. Defisit anggaran melebih 3 persen terjadi karena penurunan perpajakan.

Sekjen FITRA Yuna Farhan mengatakan tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi 20 persen terhadap defisit anggaran, sementara penurunan penerimaan perpajakan berkontribusi 66 persen terhadap defisit.

"Pemerintah tidak memiliki argumen yang sahih atas penurunan pajak," jelas Farhan.

Pemerintah dinilai memaksa menaikkan harga minyak tapi memanjakan birokrasi dengan menyetujui penurunan pajak.  "Ini jelas tidak adil apalagi di tengah kenyataan praktik korupsi pajak dan potensi penerimaan serta tax ratio yang masih jauh dari potensi yang sebenarnya," tegasnya.

Biaya gaji PNS dan pensiunan melebihi subsidi BBM

Rencana kenaikan BBM subsidi dinilai hanya akan menambah sengsara rakyat kecil, namun kebijakan ini tidak akan terasa untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai kementerian di Indonesia. Beban subsidi yang membengkak seolah harus dibayar rakyat tanpa ada sikap penghematan serupa dari elemen pemerintah.

Sekjen FITRA, Yuna Farhan mengatakan dalam menyehatkan anggaran dengan menekan defisit anggaran, pemerintah tidak mau berkorban. Hal ini dilihat dari pemotongan anggaran semua kementerian lembaga yang totalnya hanya mencapai Rp 7,1 triliun. Serta pemotongan belanja pegawai yang hanya berkurang Rp 1,4 triliun.

"Padahal berkaca pada realisasi APBN 2012, pemerintah tidak mampu menyerap anggaran hingga Rp 56,1 triliun dan 35 persen belanja pegawai digunakan untuk membiayai pensiunan," tegas Farhan.

Farhan menyebut sistem pembayaran pensiun PNS cukup memberatkan anggaran. Pasalnya pembayaran pensiun sampai pada anak cucu pegawai tersebut. "Salah pemerintah sendiri memberi pensiun sampai anak cucu," tegasnya.

Mobil dinas banyak gunakan BBM subsidi

Pembengkakan subsidi untuk BBM dinilai juga karena tidak suksesnya program pemerintah dalam melakukan pengendalian BBM subsidi. Terlebih lagi program yang sering didengungkan yaitu mewajibkan mobil dinas menggunakan BBM non Subsidi.

Menurut Sekjen FITRA, Yuna Farhan, hal ini jelas merugikan rakyat kecil karena harus ikut menanggung jika harga BBM subsidi naik.

"Kita menuntut semua mobil dinas dibiayai dengan uang pribadi pemakai, khususnya bahan bakar (minyak)," tegasnya.

Hal ini juga memberi indikasi tidak adanya pemotongan anggaran yang signifikan dari belanja barang yang selama ini menjadi sumber inefisiensi yang sangat besar.

Kompensasi BBM hanya untungkan politikus

Meskipun pemerintah dinilai banyak berbohong dalam rencana kenaikan BBM subsidi, FITRA masih terbuka untuk penyesuaian harga tersebut. Namun tidak begitu saja, lembaga ini meminta agar kompensasi kenaikan BBM seperti BLSM, BLT, maupun beasiswa tidak perlu diberikan.

Sekjen FITRA, Yuna Farhan menilai rencana pemberian kompensasi adalah salah satu cara partai politik menyusupkan program populis mencari perhatian rakyat jelang pemilu 2014. Penyesuaian atau kenaikan harga BBM bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dan sudah dilindungi oleh UU yang ada.

"Kalau mereka mau menyesuaikan harga BBM enggak usah harus ada BLSM, BLT ataupun beasiswa," jelasnya di Seknas FITRA, Mampang, Jakarta, Minggu (2/6).

Berkaca dari temuan itu, FITRA menuding pengajuan APBN-P  syarat kepentingan politisasi dan menyelundupkan program simpati masyarakat. Karena itu pihaknya akan meminta DPR segera menghentikan pembahasan revisi anggaran dengan pemerintah.

"(BLSM) juga tidak efektif untuk menanggulangi kemiskinan," tegas Farhan.