5 Keputusan kontroversial bidang ekonomi setahun pemerintahan Jokowi

BBM

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri terkait energi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi itu di Istana Kepresidenan, Jakarta pada November 2014. Harga premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter.

Reaksi publik sangat keras menolak kebijakan itu. Demonstrasi berbagai elemen masyarakat terjadi di sejumlah daerah. Aksi demonstrasi tak surut dalam hitungan hari melainkan berminggu-minggu.

Jokowi beralasan, sebagian subsidi BBM dicabut karena lebih baik digunakan untuk mengembangkan infrastruktur. Subsidi BBM selama ini, kata dia, membuat anggaran negara jebol.

"Dia naikkan BBMnya, akan tetapi kemudian meningkatkan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ini akan ongkos yang mahal lagi bagi APBN," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini.

Dia mengingatkan pemerintah, harus melakukan perhitungan yang betul serta membangun desain kebijakan yang pas untuk mengantisipasi gejolak. "Setiap kali terjadi perubahan kebijakan terutama untuk yang harga yang ditetapkan pemerintah, basisnya pertimbangannya tidak hanya ekonomi tetapi juga politik," katanya.

Hendri pun meminta pemerintah, tidak hanya fokus atau berpatokan terhadap tingkat inflasi rendah, untuk menaikkan harga BBM. Janji Jokowi-JK dalam melakukan pendekatan ekonomi yang berbeda harus dilaksanakan. "Karena sebenarnya secara kumulatif dampak kenaikan BBM akan dirasakan seluruh masyarakat," katanya. 

Dwelling Time

Bongkar muat barang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-JK dalam membenahi sektor pelabuhan. Masalah bongkar muat ini menjadi penghambat distribusi logistik barang.

Untuk itu, pemerintah telah membuat tim dalam mengatasi masalah bongkar muat barang. Tim tersebut dibentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman. 

Masalah bongkar muat barang sudah menjadi msalah utama dalam sektor logistik. Bahkan, pemerintah telah menetapkan denda untuk kontainer masih disimpan di pelabuhan sebesar Rp 5 juta per hari.

Bongkar muat barang yang lama disebabkan banyaknya perizinan yang berbelit-belit antar kementerian. Sehingga, bongkar muat barang baru bisa diselesaikan dalam waktu tujuh hari. 

Pemerintah juga memangkas perizinan di pelabuhan. Izin yang dipangkas adalah pre custom clearance atau proses perizinan sebelum Bea Cukai. Langkah ini diyakini bakal mempercepat proses bongkar muat.

"LS (laporan surveyor) kita kurangi jumlahnya, yang tidak perlu tidak usah pakai LS dan tim dari Bea Cukai dan otoritas pelabuhan untuk lebih perketat," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo.

LS merupakan dokumen yang diterbitkan lembaga survei yang ditunjuk Kementerian Perdagangan dengan melakukan pemeriksaan fisik barang dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah barang yang dikirim. LS tersebut akan dijadikan acuan memperbolehkan atau melarang barang yang dikirim masuk ke negara tujuan atau masuk kedalam aturan larangan terbatas.

Namun LS kurang berperan dalam penentuan pelarangan barang masuk. Kementerian atau lembaga terkait masih tetap melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri sesuai barang yang menjadi kewenangannya. Dengan begitu, proses pre custom clearance menjadi lamban.

"Dwelling time, kita mau buat 3,5 sampai 4 hari saja. Langkah-langkahnya segera kita terapkan. Oktober atau Desember ini bisa terealisasi," ucapnya.

Freeport

Perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia sudah sering menjadi masalah dalam setiap pergantian kekuasaan. Jokowi sempat menyebutkan kekayaan alam sebesar-besarnya harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

Hal tersebut diutarakan Jokowi saat maju menjadi calon presiden pada Juni 2014. Dia mengaku tetap menghormati kontrak yang telah dibuat. Namun, harus mengutamakan kepentingan nasional. "Kita harus tetap pegang konstitusi kita," ujar Jokowi kala itu.

Namun, permasalahannya malah timbul setelah Jokowi ditunjuk menjadi presiden. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said malah memberi sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport di Papua. Namun, perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan setelah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam beleid itu tegas menginstruksikan keputusan perpanjangan baru akan diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis. Sedangkan kontrak Freeport baru habis pada 2021 mendatang. Artinya, Freeport baru bisa perpanjang di 2019 mendatang.

Klausul itu ini rencananya akan diperlonggar, sehingga memperpanjang batas waktu kontrak tambang mineral logam menjadi paling lama sepuluh tahun dan paling cepat dua tahun. Sedangkan untuk mineral nonlogam, perpanjangan kontrak paling cepat menjadi lima tahun dan paling lambat dua tahun.

"Setelah melalui komunikasi intensif dan konsultasi pimpinan, kami bersama Freeport jaga kelangsungan investasi jangka panjang yang nilainya belasan miliar dolar," ujar Sudirman di Jakarta, Kamis (9/10).

Sudirman Said mengaku belum bisa memastikan kapan revisi UU bisa ditandatangani dan perpanjangan Freeport bisa segera dilakukan. Namun, Sudirman berharap Freeport tetap melanjutkan penambangan mereka.

"Kami tidak mungkin memberikan approval legal selama PP-nya belum diubah," ungkapnya.

Utang

Presiden Joko Widodo pernah mengkritik keras lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia dalam perhelatan Konferensi Asia Afrika pada Aprli 2015.

Jokowi mengatakan bantuan dana dari lembaga keuangan internasional merupakan pemikiran yang usang dan perlu dibuang. Dia berpendapat masalah dunia tak bisa diatasi oleh tiga lembaga keuangan tersebut.

"Ketidakadilan global juga tampak jelas ketika sekelompok negara menolak perubahan realitas yang ada. Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," tegas Jokowi di hadapan ratusan delegasi dan puluhan pemimpin negara Asia Afrika di Jakarta Convention Center, kemarin.

"Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan pada tiga lembaga keuangan itu. Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan global," cetus Jokowi.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini gagal memegang omongannya sendiri. Pada September 2015, Jokowi menambah utang dari Bank Dunia dan ADB sebesar Rp 60,9 triliun. Pinjaman dana tersebut untuk menutupi defisit anggaran yang melebar hingga 2,2 persen.

"Kami memilih sumber dari asing karena pasar masih fluktuatif dan pertumbuhan Indonesia sedang melambat," ucap pejabat Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan seperti dilansir reuters, Selasa (22/9).

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga akan mengeluarkan obligasi senilai Rp 500 triliun pada 2016 mendatang. Sebanyak 30 persen dana ini akan diambil dari asing.

Impor Beras

Pemerintahan Jokowi- JK berulang kali menyampaikan ambisinya mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Beberapa kali Presiden Joko Widodo menyinggung soal desakan membuka keran impor beras. Namun dia berkukuh takkan melakukan itu.

Akhir Januari 2015, Presiden Jokowi mengaku malu setiap kali bertemu Presiden Vietnam, selalu ditanya soal rencana impor beras. Saat di Aceh, Jokowi mengakui kerap mendapat desakan impor beras untuk mengatasi persoalan kenaikan harga beras.

Lagi-lagi Jokowi ngotot tidak akan menerapkan itu karena yakin Indonesia bisa mencapai swasembada beras. Bahkan, presiden menegaskan bahwa impor beras merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan.

Itu cerita beberapa bulan lalu, kondisinya justru berbanding terbalik saat ini. Presiden Jokowi akhirnya 'menyerah' pada desakan impor. Instruksi Presiden Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, memperbolehkan impor beras dengan kondisi tertentu.

Dikutip dari laman Sekretariat kabinet, Sabtu (21/3), Inpres Nomor 5/2015 menginstruksikan, impor beras diperbolehkan bila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.

Selain itu, impor juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Presiden mengingatkan, impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.

"Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG," tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.

Dalam inpres tersebut, Presiden tetap menegaskan bahwa pengadaan gabah dan beras mengutamakan pengadaan dari petani lokal.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah diyakini sebagai upaya menjaga stabilisasi ekonomi, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitas harga.

Inpres tersebut mengatur ketentuan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog.