5 Strategi pemerintah tingkatkan kualitas SDM dalam keterbatasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu dari menteri-menteri keuangan dari 27 negara pengadopsi awal sumber daya manusia (SDM) dalam diskusi Human Capital Early Adopters Ministerial Workshop dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu dari menteri-menteri keuangan dari 27 negara pengadopsi awal sumber daya manusia (SDM) dalam diskusi Human Capital Early Adopters Ministerial Workshop dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali.
Dalam acara tersebut, dia memaparkan lima hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) dengan sumber daya terbatas.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Bagaimana Inul Daratista memandang pekerjaannya? "Pekerjaan akan menjadi ringan jika kita menikmatinya" bukan sekadar omong kosong bagi Inul Daratista. Istri Adam Suseno ini memang dikenal sangat mencintai pekerjaannya.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Kapan Ririn Ekawati merayakan bisnis barunya? Bisnis baru ini adalah hadiah terbaik untuk Ririn yang baru saja berulang tahun.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
"Ada lima hal, pemerintah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik, pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta," kata Sri Mulyani melalui keterangan resminya, Rabu (10/10).
Sri Mulyani menjelaskan, SDM adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high-income growth. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas human capital, yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan kesetaraan gender, dalam beberapa kebijakan strategis, antara lain; bidang pendidikan, pemerintah percaya bahwa masyarakat teredukasi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi.
Edukasi akan membuat mereka dapat meningkatkan potensi pendapatan dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah. Karena itu, pemerintah juga telah mengalokasikan 20 persen dari APBN 2018 di bidang pendidikan yaitu sebesar Rp 444 triliun.
Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan lima persen dari keseluruhan APBN untuk sektor kesehatan. Untuk tahun 2019 akan dianggarkan Rp 122 triliun untuk layanan kesehatan, menurunkan stunting dan menjalankan keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada akhir September 2018, JKN telah mencakup 203,28 juta penduduk atau 85 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Meski demikian, dalam pengembangan kualitas tersebut penuh tantangan, antara lain bagaimana meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, mempersiapkan jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan oleh industri di masa depan, dan keadaan di Indonesia, dimana hampir semua sekolah negeri gratis, tetapi kualitasnya tidak sama dengan sekolah swasta.
"Indonesia siap berkontribusi dan bekerjasama, karena Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam investasi human capital. Indonesia akan berkontrbusi dalam kemitraan global melalui kerjasama Selatan-Selatan dan program kerjasama Triangular," imbuhnya.
Dalam menghadapi isu pembangunan digital, pemerintah memperkenalkan beberapa kebijakan strategis yaitu meningkatkan kurikulum pendidikan dan meningkatkan kompetensi pekerja, kedua meningkatkan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, dan ketiga, meningkatkan kualifikasi, kebutuhan dan pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di seluruh negeri.
Baca juga:
Survei OECD: UKM penyerap terbesar tenaga kerja di Indonesia
Pemerintah batalkan rencana kenaikan harga Premium menjadi Rp 7.000 per liter
Pertamina yakin pengguna Pertamax tak beralih ke Premium meski harga naik
Survei JLL: Harga sewa kantor di TB Simatupang turun 1 persen
Agustus 2018, LPEI salurkan pembiayaan ekspor Rp 106 triliun