5.300 Lembaga Keuangan Daerah Ditargetkan Bisa Diawasi Langsung OJK Hingga 2022
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencanangkan pembentukan lembaga keuangan desa. Ditargetkan, hingga 2022, sebanyak 5.300 lembaga keuangan daerah diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencanangkan pembentukan lembaga keuangan desa. Ditargetkan, hingga 2022, sebanyak 5.300 lembaga keuangan daerah diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Jadi, selama 2021-2022, 5.300 tertangani semua dan di bawah pendampingan OJK," ucap Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
Halim, mengatakan, pihaknya bersama Ketua OJK dan Gubernur Jawa Timur, akan mencanangkan 147 lembaga keuangan desa. Menurutnya, selama ini, payung hukum terhadap lembaga keuangan di daerah masih lemah, dan tanpa ada pengawasan dari lembaga pengawas OJK.
Setelah pencanangan selesai melalui beberapa tahapan, lembaga keuangan daerah akan diawasi langsung oleh OJK. Pembentukan lembaga keuangan daerah dikatakan Halim menjadi instrumen penting untuk mengamankan dana bergilir Rp12,7 triliun.
"Ini tentu akan menjadi langkah kuat karena memiliki payung hukum yang kuat dan jelas terhadap total dana bergilir Rp12,7 triliun dengan aset Rp594 miliar se-Indonesia," tuturnya.
"Jadi, saya dengan OJK dalam rangka menyelamatkan dana bergulir agar kembali ke treknya ke warga miskin berbasis kecamatan. Bisa tertangani dengan baik. Selama ini berjalan, cuma tidak ada pengawasan profesional, karena badan hukumnya belum jelas," tutupnya.
Baca juga:
Kemendes Siapkan Aturan Turunan Pembentukan BUMNDes
Mendes Sebut Sertifikasi Halal untuk UMKM Digratiskan Lewat UU Cipta Kerja
Per 7 Oktober, Realisasi Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 Capai Rp30 T
Perekonomian Desa Bakal Lebih Cepat Pulih Pasca Pandemi Corona
Mendes Sebut Pembangunan di Desa Masih Didominasi Kepentingan Elit
Pemerintah Bakal Gelontorkan Rp72 Triliun Dana Desa di 2021