7 Kendala Salurkan BLT Dana Desa, Termasuk Kondisi Geografis Daerah
Setidaknya ada tujuh kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD). Pertama, desa perlu melakukan penyesuaian ulang terhadap APBDesa atas munculnya PMK NO 222 Tahun 2020.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Luthfy Latief mencatat, setidaknya ada tujuh kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD). Pertama, desa perlu melakukan penyesuaian ulang terhadap APBDesa atas munculnya PMK NO 222 Tahun 2020.
"Kedua, belum diterapkannya Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa. Tentunya masih ada lambat dalam musyawarah desa untuk penentuan KPM," terangnya dalam Dialog Produktif bertajuk Kabar BLT Dana Desa, Jumat (28/5).
-
Kapan Presiden Jokowi memberikan BLT El Nino di Banyumas? Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Klahang, Banyumas.
-
Apa itu BLT El Nino? BLT El Nino atau Bantuan El Nino adalah program bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh fenomena El Nino.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Di mana kita bisa cek penerima BLT El Nino? Cara cek penerima BLT El Nino juga sangat mudah. Anda bisa melakukan cek melalui situs kemesos, bisa juga melalui aplikasi Bansos yang dibuat resmi oleh pemerintah.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Apa yang membedakan soto khas Banyumasan dengan soto lainnya? Hal yang membedakan ialah penggunaan sambal kacang dan ketupat dalam soto ala Banyumasan ini.
Ketiga, adanya sejumlah kepala desa yang belum definitive. Dengan begitu, perlu adanya penyesuaian bagi pejabat kepala desa tersebut.
"Karena mereka merasa ragu untuk melakukan penandatanganan dan penetapan. Sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian," jelasnya.
Keempat, penyaluran BLT yang tidak bisa dibayarkan sekaligus (akumulasi beberapa bulan dibayarkan dalam satu waktu). Kelima, penyesuaian antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data jaring pengaman sosial lainnya dengan data KPM BLT-DD.
Keenam, banyak desa yang memiliki kondisi geografis sulit dan susah dijangkau. Hal tersebut membuat proses penyaluran BLT-DD menjadi terhambat dari jadwal yang ditetapkan.
"Tarulah, misalnya beberapa desa di Papua, di Maluku, ini yang membutuhkan waktu (penyaluran) cukup lama," contohnya.
Ketujuh, proses perekaman yang harus dilaksanakan setiap bulannya. Ketentuan ini sebagai salah satu prasyarat utama sebelum pencarian BLT-DD.
Baca juga:
Per Hari Ini, Realisasi BLT Dana Desa Capai Rp21,9 Triliun
Tiga Prioritas Golongan Masyarakat Penerima BLT Dana Desa Senilai Rp72 Triliun
Bertemu Mendes PDTT, Kapolri Pastikan Jajarannya Kawal Penggunaan Dana Desa
Bupati Bogor Khawatir Kades Gagap Kelola Dana program Satu Miliar Satu Desa
Simak, Daftar Bantuan Pemerintah yang Masih Berlangsung Hingga Saat ini