Ada 354 Juta Ponsel Aktif di Indonesia, Jokowi: 50 Persen Rentan Jadi Korban Kejahatan dan Penipuan Digital
Presiden Jokowi sebut hampir setengah penduduk Indonesia rentan jadi korban kejahatan dan penipuan digital.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masyarakat di Indonesia masih rentan terkena penipuan di sektor digital. Maka dia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) harus meningkatkan perlindungan di sektor digital.
- VIDEO: Depan Pejabat Penting Negara, Jokowi Titip Pesan ini Jelang Pensiun Jadi Presiden
- Jokowi Sebut Potensi Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2030 Rp5.800 Triliun
- Perangkat Teknologi dan Alat Komunikasi Indonesia Didominasi Impor, Presiden Jokowi: Kenapa Kita Diam? Kaget?
- Curhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
"Saya minta kepada OJK dan BI agar meningkatkan perlindungan di sektor ekon digital, literasi keuangan kita masih rendah," kata Jokowi dalam Pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024, di Jakarta, Kamis (1/8).
Apalagi, lanjut Jokowi, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih rentan menjadi korban penipuan dan kejahatan digital.
"Seingat saya kurang lebih dari 50 persen masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital," ungkap Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi menyebut, jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta. Angka tersebut melebihi jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 280 juta.
"Ini artinya satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu," kata Jokowi.
Di sisi lain, jumlah pengguna internet di Indonesia juga telah mencapai 185 juta. Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar, sehingga potensi untuk meningkatkan ekonomi digital sangat terbuka luas.
Makanya, orang nomor 1 ini menegaskan transformasi digital khususnya bidang ekonomi, keuangan menjadi sangat penting apalagi dengan pesatnya teknologi.
"Saat ini banyak sektor sudah banyak beralih ke AI mulai dari administrasi, jasa, entertainment," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta agar semua pihak, mulai dari regulator hingga dunia usaha menyusun sistem keuangan digital yang baik, agar keamanan data konsumen terlindungi.
"Siapkan sistem perlindungan konsumen pastikan keamanan data konsumen jangan sampai rakyat kecil jadi pihak yang dirugikan," perintah Jokowi.