Ada skema KPBU, pemerintah harap tak ada lagi proyek mangkrak
Pemerintah memperkenalkan alternatif penyediaan infrastruktur melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Dengan adanya alternatif ini, diharapkan tidak ada lagi alasan pembangunan terhambat karena pembiayaan yang kurang.
Pemerintah memperkenalkan alternatif penyediaan infrastruktur melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Dengan adanya alternatif ini, diharapkan tidak ada lagi alasan pembangunan terhambat karena pembiayaan yang kurang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan selama ini banyak proyek yang dibiarkan mangkrak dengan alasan dana APBN tidak cukup. Bahkan, salah satu tol di ibukota seperti proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dibiarkan mangkrak 20 tahun lebih.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
-
Bagaimana Indonesia mendorong investasi dalam CCS? MOU antara pemerintah Indonesia dan ExxonMobil baru-baru ini mencakup investasi 15 miliar USD dalam industri bebas emisi CO2.
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Kapan Bahlil memaparkan tentang investasi dan ekonomi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
"Sudah mangkrak 20 tahun itu Tol Becakayu. Nah ini jalan tol yang entah kenapa bisa mangkrak. Kalau kita ambil logika teori ini enggak masuk akal. Karena tol ini menghubungkan dari sub Jakarta yang paling padat. Lalu Bekasi langsung ke tengah kota," ujar Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (17/2).
Bambang mengatakan pembangunan proyek jalan tol layang yang memiliki panjang 21,5 km tersebut seharusnya berjalan lancar. Apabila ada inisiatif mencari sumber pendanaan lain selain mengandalkan APBN.
"Itu menjadi salah satu contoh, bahwa ada pihak yang tidak berani mulai menjalankannya. Oleh karena itu kita harapkan skema PINA bisa memecah hal itu. Dari proyek yang tadinya mangkrak karena isu financing kita kasih," ujar Bambang.
Baca juga:
Sempat masuk tiga besar, Menteri Bambang gagal jadi Presiden IFAD
Dari 100 juta turis China, baru 1 persen pilih berlibur ke Indonesia
Mengungkap alasan Jokowi restui Bambang jadi calon Presiden IFAD
Investasi masih jadi roda utama pertumbuhan Indonesia tahun ini
Bappenas sebut kepala daerah penyebab minimnya inovasi kebijakan
Menteri Bambang ingatkan bahaya kutukan sumber daya alam
Menteri Bambang tuntut inovasi pemda optimalkan pembangunan