Agus Marto dinilai lebih pilih IMF ketimbang DPR
Agus Marto menghadiri acara World Economic Outlook yang digelar IMF dan World Bank di Peru.
Komisi XI DPR RI memanggil Bank Indonesia untuk membahas evaluasi tugas dan wewenang BI, terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah. Namun, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo tak hadir dalam rapat tersebut.
Ketidakhadiran Agus Marto dikarenakan harus menghadiri acara World Economic Outlook yang digelar IMF dan World Bank di Peru. Deputi Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menggantikan Agus Marto dalam rapat tersebut.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan Komisi XI DPR berkunjung ke Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.
-
Apa yang dipesankan anggota DPR RI kepada BI terkait penukaran uang jelang lebaran? Sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat, dimana ketika menjelang lebaran kebutuhan penukaran uang terus meningkat. Untuk itu, BI perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata cara dan mekanisme untuk penukaran uang tersebut. Terutama mengenai lokasi penukaran uang tersebut. Supaya masyarakat lebih memilih untuk menukar di tempat penukaran resmi dibandingkan jasa penukaran yang sering ditemui di pinggir jalan yang rawan pemalsuan,” ungkap Puteri.
-
Kenapa QRIS di luncurkan oleh Bank Indonesia? Alasan mengapa Bank Indonesia mengesahkan transaksi QRIS ini adalah karena aksesnya yang begitu cepat.
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun kecewa dengan ketidakhadiran Agus Martowardojo dalam rapat kerja. Mantan menteri keuangan itu dianggap lebih mementingkan pihak asing ketimbang rakyat Indonesia.
"Lebih penting mana rakyat Indonesia atau berhubungan dengan itu (IMF dan World Bank). BI tidak pernah serius menanggapi undangan DPR," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).
Misbakhun menegaskan Komisi XI terpaksa menunda rapat karena Mirza tak bisa menunjukkan surat kuasa dari atasannya untuk bisa mewakili rapat ini. Dia mengusulkan agar rapat kembali digelar pada pekan depan.
"Padahal di era modern seperti sekarang ini minta surat kuasa, tinggal tandatangan, di fax dan diemail kan bisa. Jadi kita tunda sampai ada rapat lagi. Saya usulkan Senin depan," jelas dia.
Dia menambahkan rapat dengan BI ini membahas kebijakan Bank Sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah mengingat pergerakan kurs terhadap dolar AS sangat kuat. Komisi XI juga ingin memperoleh informasi penggunaan cadangan devisa yang digelontorkan untuk intervensi rupiah.
"Inilah yang mau disampaikan, tapi kita ingin mendapatkan penjelasan dari Gubernur BI, hanya saja tidak dapat. Gubernur BI memilih mementingkan urusan di luar negeri dibanding menjelaskannya kepada Komisi XI," pungkas dia.
Baca juga:
Indef: BI bisa dikriminalkan karena salah kelola rupiah
Per September 2015, BI catat cadangan devisa sebesar USD 101,7 M
Wacanakan ubah harga BBM, pemerintah bantah cari popularitas
Jika diizinkan DPR, BPK siap audit Bank Indonesia
DPR panggil bos BI terkait rencana audit BPK