Airlangga Beberkan Alasan Program Subsidi Gaji Tak Lanjut Tahun Ini
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tak dilanjutkan tahun ini, karena pemerintah lebih mendorong ke sektor produktif untuk mendorong daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tak dilanjutkan tahun ini, karena pemerintah lebih mendorong ke sektor produktif untuk mendorong daya beli masyarakat.
"Di Jawa kita mendorong dengan perlindungan sosial, tapi pada tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu kita memang memberikan subsidi gaji, tapi tahun ini kita mendorong lebih ke sektor produktif agar menggerakkan dua hal," ungkap Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 Hari ke-4 pada Selasa (9/3).
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang diberikan oleh Pemkot Makassar kepada 35.422 pekerja rentan? Pemerintah Kota Makassar membuktikan keseriusannya dalam membangun wilayahnya sebagai kota yang tangguh atau "resilient city" dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 35.422 pekerja rentan.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kapan kerja keras akan terbayar? "Kerja keras terbayar jika kamu cukup sabar untuk menyelesaikannya."
-
Kenapa Pemkot Makassar memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan? Sebagai tindak lanjut atas visi dan misi Walikota Makassar, Bapak Danny Pomanto, dimana beliau ingin menciptakan Kota Makassar sebagai Kota yang resillience yaitu kota yang punya daya tahan. Sehingga, salah satu cara mendukung implementasi dari visi dan misi Kota Makassar tersebut adalah dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Makassar,” ujar Yasir.
Dia menjelaskan, dua hal tersebut, yakni mengurangi jumlah pengangguran, dan agar orang-orang yang bekerja dapat menggunakan uangnya untuk meningkatkan daya beli. "Jadi program padat karya itu didorong, apakah itu pertanian, infrastruktur. Sehingga ini akan mendorong plus kita dorong untuk menarik produksi UMKM bangga buatan dalam negeri," imbuhnya.
"Oleh karena itu, konteks bapak presiden mendorong agar bangga buatan dan membeli produk Indonesia untuk terus didorong, sehingga tidak hanya meningkatkan konsumsi tapi juga mendorong sisi suplai dari UMKM," sambungnya.
Fokus Kartu Prakerja
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau bantuan gaji tidak dilanjutkan di 2021. Sebab, pemerintah katanya akan fokus melanjutkan program Kartu Prakerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun.
"Iya, subsidi upah sampai sekarang memang di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja masih diteruskan," kata Menaker saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2).
Menaker menegaskan dalam program Kartu Prakerja tidak hanya untuk peningkatan kompetensi tapi juga ada insentif penerima program. Maka dari itu pemerintah tidak lagi menggunakan skema subsidi upah dalam menggelontorkan bantuan untuk pekerja yang terdampak covid-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan, alokasinya cukup besar Rp20 triliun," katanya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)