Alasan China Ingin APBN Jadi Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai bahwa permintaan China menambah utang dengan penjamin APBN bukan tanpa alasan. Hal ini diminta karena APBN dianggap sebagai penjamin yang paling aman.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Atas permintaan tersebut, Luhut merekomendasikan agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
-
Apa saja merek mobil China yang sudah hadir di Indonesia? Setelah kehadiran Wuling, DFSK, Chery, dan BYD di Indonesia, banyak merek mobil China lainnya yang dikabarkan akan menyusul untuk memasuki pasar otomotif Tanah Air.
-
Kapan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung dimulai? Uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan dimulai besok, Jumat 15 September 2023 hingga 30 September 2023.
-
Bagaimana cara mobil merek China menarik konsumen Indonesia? Kedatangan merek-merek baru ini memberikan alternatif pilihan bagi konsumen Indonesia dengan menawarkan harga yang bersaing, fitur-fitur canggih, dan desain yang menarik.
-
Kapan mobil bekas taksi dianggap punya jarak tempuh rendah? Taksi umumnya menempuh jarak yang lebih pendek dibandingkan mobil pribadi pada tahun yang sama, karena waktu operasional taksi terbatas.
-
Mengapa kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat sambutan baik dari masyarakat? Uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan dimulai besok, Jumat 15 September 2023 hingga 30 September 2023. Tak ayal, hal ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar KCJB.
-
Kenapa harga mobil di "Kerajaan Mobil" terbilang murah? Harga mobil di sini bisa murah-murah karena perputaran uangnya cepat. Jadi kami menyediakan mobil dengan harga yang terjangkau sesuai kemampuan. Jadi menyesuaikan semua. Tapi kualitas mobil tetap terjaga
“Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dikutip Rabu (13/4).
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai bahwa permintaan China menambah utang dengan penjamin APBN bukan tanpa alasan. Hal ini diminta karena APBN dianggap sebagai penjamin yang paling aman.
"Jaminan dari negara dalam bentuk APBN ini karena aman," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (13/4).
Sebaliknya, penjaminan yang dilakukan oleh PT PII sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah dirasa kurang bisa menjamin pinjaman utang yang besar. Mengingat penjaminan yang dilakukan BLU juga memiliki keterbatasan.
"Kalau BLU ini kan ada kekhawatiran juga tidak mampu menanggung risiko utang atau risiko gagal bayar," kata dia.
Sebenarnya, kata Bhima, APBN sudah sering menjamin proyek-proyek pembangunan. Namun biasanya proyek yang dijamin pemerintah dikerjakan sendiri oleh BUMN karya milik pemerintah.
Selain dikerjakan oleh BUMN, proyek tersebut juga dibuat untuk kepentingan hajat orang banyak, semisal Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga pembangunan jalan tol. Termasuk proyek yang tidak mengalami pembengkakan anggaran.
"Sebelumnya banyak penjaminan yang dilakukan APBN tapi nilainya tidak sebanyak proyek kereta cepat ini. Nilainya juga enggak banyak, misalnya PSN dan jalan tol itu penjaminannya lewat APBN," kata dia.
Berbagai kriteria tersebut pun tidak ada yang berkaitan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sehingga, memang sudah seharusnya pemerintah menolak permintaan China untuk menjadikan APBN sebagai penjamin pinjaman. "Kriteria-kriteria itu tidak ada pada kereta cepat, jadi seharusnya kereta cepat tidak boleh agunannya dari APBN," kata dia.
Bhima menambahkan, jika APBN dijadikan jaminan, dia khawatir Pemerintah terjebak dalam jerat utang. Mengingat hal serupa banyak terjadi di berbagai negara seperti Sri Lanka.
"Sudah banyak proyek-proyek di luar negeri termasuk di Sri Lanka yang akhirnya didikte dan jadi jebakan utang," pungkasnya.
(mdk/idr)