Alokasi tetap anggaran pendidikan terancam hilang
Alokasi anggaran wajib dinilai akan membatasi ruang gerak untuk belanja dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah menyatakan tidak akan memberlakukan lagi kebijakan mandatory spending atau pengkaplingan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu bentuk mandatory spending ialah kewajiban alokasi 20 persen untuk belanja pendidikan dalam APBN.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pengkotak-kotakan belanja akan membuat ruang gerak pembangunan melalui belanja negara terbatas. Hal ini membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi terhambat.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
"Kita harus mencegah mandatory anggaran yang lama-lama jika dibiarkan akan mencapai total 200 persen," ujarnya saat ditemui di Jakarta.
Saat ini pemerintah tengah fokus dalam membangun infrastruktur untuk menunjang gairah perekonomian. Maka dari itu hal ini perlu untuk dijaga keberlanjutannya.
"Karena akan mengurangi fleksibilitas anggaran untuk pembangunan infrastruktur kita," tuturnya.
Pemerintah, lanjutnya, dalam APBN menganggarkan total belanja modal sekitar Rp 436 triliun yang diharapkan dapat terserap secara baik agar mampu membantu peningkatan perekonomian.
"Kalau rendah maka dampak pada pertumbuhan akan tidak signifikan. Pada 2013-2014 belanja KL terutama belanja modal harus tepat sasaran," ucapnya.
(mdk/rin)