Ancam perekonomian petani, rencana impor beras 500.000 ton dikecam

"Harus dipastikan dulu stok beras kita serta hasil panen ke depan, apakah benar-benar beras langka sehingga perlu dilakukan impor dari negara lain," tutur Mardani.

2018-01-15 13:54:46

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menolak rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimpor 500.000 ton beras. Ketua Umum APKASI, Mardani Maming menyatakan, saat ini banyak daerah masih mengalami surplus beras sehingga rencana Kemendag mengimpor kebutuhan pokok itu justru mengancam perekonomian petani.

Menurut Mardani, mestinya ada data valid soal stok beras nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan. "Harus dipastikan dulu stok beras kita serta hasil panen ke depan, apakah benar-benar beras langka sehingga perlu dilakukan impor dari negara lain," tutur Mardani dalam siaran pers APKASI, Senin (15/1).

Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu menambahkan, jika stok beras nasional masih mencukupi, namun Kemendag justru mengimpor lagi maka kesejahteraan petani akan terganggu. Sebab, impor akan berdampak pada harga beras di dalam negeri.

"Masuknya beras dari luar ini akan berdampak pada harga jual beras petani kita. Otomatis harga ini akan mengganggu petani kita, karena hasil petani kita akan kalah bersaing dengan beras dari luar tersebut," paparnya.

Lebih lanjut Mardani mengatakan, tak seharusnya Indonesia mengalami kekurangan beras. Menurutnya, Kalimantan yang secara geografis berdekatan dengan Pulau Jawa bisa dimanfaatkan untuk menjadi lumbung beras.

Mardani menambahkan, persawahan di Pulau Jawa terus berkurang karena kepadatan penduduk yang terus bertambah. Sementara Kalimantan masih memiliki banyak lahan kosong.

"Nah, tinggal dicocokkan saja jenis beras yang ditanam dengan beras yang dikonsumsi masyarakat Pulau Jawa. Yang saya dengar, masyarakat Jawa lebih suka makan beras jenis Ciherang. Tinggal dicocokkan saja di Kalimantan menanam padi jenis Ciherang untuk bisa menopang kebutuhan beras di Pulau Jawa," papar Mardani.

Mardani pun mengenang ketika pemerintah di era Presiden Soeharto menggulirkan program lahan 1 juta hektare untuk pertanian padi di Pulau Kalimantan. Sayang, program itu justru terbengkalai seiring berakhirnya kepemimpinan Presidne Soeharto 20 tahun silam.

"Namun setelah Soeharto lengser, program lahan sejuta hektare untuk tanam padi itu akhirnya tidak tergarap lagi. Sayangnya saat itu, Kalimantan justru tidak mempersiapkan program tersebut, sehingga akhirnya negara-negara tetangga seperti Filipina dan Thailand yang menyuplai beras untuk kita," tegasnya.

Mardani menambahkan, banyak petani Indonesia yang sebenarnya ingin menyuplai beras untuk dalam negeri. Bila perlu justru Indonesia mengeskpor beras ke negara lain. Untuk itu, kata Mardani, Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpinnya sangat siap menjadi lumbung padi. Pemkab Tanah Bumbu sudah memulai upaya itu.

"Saat ini, petani di Tanah Bumbu, hanya mendapatkan pupuk rata-rata 3-4 ton. Kami sudah mencoba untuk mendapatkan bibit dan memberikan pupuk tanaman dengan benar. Kami sudah buktikan di Tanah Bumbu bisa panen sampai tujuh ton asal bibitnya jelas dan pupuknya pun datang tepat waktu," ungkap Mardani.

Baca juga:
Ombudsman sebut ada penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor 500.000 ton beras
Ombudsman heran Kementan sebut stok beras surplus, tapi malah impor 500.000 ton
Ketua MPR minta pemerintah hati-hati dalam impor beras
DPR soal impor beras: Ini buat petani miskin dan menangis
5 Fakta di balik keputusan pemerintah impor beras saat Indonesia mampu swasembada

(mdk/idr)