Ancaman Hatta tutup Freeport hanya gertak sambal

Di mata Hatta, Freeport telah patuh terhadap UU yang telah ditetapkan di Indonesia.

2013-08-16 17:50:00

Belum lepas dari ingatan kita saat akhir Juli 2013, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menebar ancaman pada PT Freeport Indonesia dan perusahaan tambang lain yang tidak mematuhi amanah UU Minerba. Saat itu, Hatta mengatakan, jika perusahaan-perusahaan tambang tidak membangun smelter, maka pemerintah akan memaksa perusahaan tambang untuk berhenti produksi.

"Yang tidak bikin smelter silakan tutup saja produksinya," ujar Hatta saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (31/7).

Namun, ancaman tersebut seolah hanya gretak sambal setelah pemerintah kemungkinan akan memberikan dispensasi kepada Freeport. Freeport meminta dispensasi baru bisa membangun pabrik pengolahan pada 2016. Sebab, saat ini Freeport baru bekerja sama dengan PT Indosmelt untuk membangun smelter yang akan selesai pada tahun 2016.

Hatta pun melunak. Dia mengatakan bahwa pemerintah masih memberikan keringanan kepada Freeport dan memperbolehkan ekspor bahan mentah hasil tambangnya, apabila belum bisa sepenuhnya diolah di dalam negeri.

"Kalau belum jadi kita larang tetapi kan dia sudah punya smelter disini. Memang masih 30 persen masa kita stop, enggak kan. Kita kan juga memerlukan pekerjaan disitu," ujar dia usai menghadiri pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut Hatta, Freeport telah berkomitmen untuk membangun smelter yang akan selesai pada 2016. Di mata Hatta, Freeport telah patuh terhadap UU yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Sebetulnya Freeport ini sebenarnya mau membangun smelter dan dia sudah memiliki smelter. Artinya mereka sudah melaksanakan UU tersebut. Hanya memang masih 30an persen. Nah ini, kalau secara bertahap dan menunjukkan untuk membangun maka akan kita bicarakan. Yang tidak kita benarkan kalo tidak ada niat untuk bangun," tegasnya.

(mdk/noe)