Ancaman Krisis Pangan dan Antisipasi Pemerintahan Jokowi

Siapkan Anggaran Rp99 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan fokus pada penguatan ketahanan pangan nasional dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp99 triliun untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman.

"Food security jadi prioritas besar dalam APBN 2021. Ada Rp99 triliun sendiri yang akan dialokasikan untuk belanja dari berbagai kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Rabu (18/11).

Menurut dia, alokasi anggaran besar tersebut digunakan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan pasca pandemi Covid-19. Dana tersebut tidak hanya disalurkan kepada instansi terkait seperti Kementerian Pertanian atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja.

Instansi lainnya yang juga akan mendapat alokasi tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bidang irigasi, dan pemerintah daerah (pemda).

"Jadi tidak hanya Kementerian Pertanian dan KKP saja, tapi juga Kementerian PUPR di bidang irigasi, dan melalui pemda dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pangan. Termasuk untuk subsidi pupuk," terangnya.

Dalam catatannya, pertanian menjadi salah satu sektor yang terus bergerak meningkat di tengah pandemi Covid-19. Oleh karenanya, pemerintah berikhtiar untuk mendukung sektor tersebut guna menjaga ketahanan pangan nasional pasca pandemi.

"Berbagai langkah di bidang pangan selain melalui anggaran, pemerintah melakukan langkah-langkah menjaga stok beras nasional. Karena ini merupakan konsumsi utama dan perlu dijaga stabilitasnya, baik dari ketersediaan atau pangannya," tutup Sri Mulyani.

Bangun Food Estate

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi kelangkaan dan krisis pangan. Pemerintah menjamin ketersediaan stok pangan nasional dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Ma'ruf menuturkan, langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan upaya intensifikasi, diversifikasi, penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), serta membangun Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).

"Intensifikasi pertanian sebagaimana kita pahami bersama, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada. Intensifikasi pertanian dilakukan melalui program Panca Usaha Tani, yang kemudian dilanjutkan dengan program Sapta Usaha Tani," kata Ma'ruf di acara Dies Natalis ke-64 UNHAS, Selasa (1/9).

Di menjelaskan, Panca Usaha Tani meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan pengairan atau irigasi yang baik. Adapun Sapta Usaha Tani meliputi Pengolahan tanah yang baik, mekanisasi dan pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pengolahan pasca panen dan pemasaran.

"Upaya meningkatkan produktivitas pertanian ini perlu kita optimalkan sebagai solusi bagi lahan pertanian yang sempit dengan menjadikan produktivitas yang lebih tinggi," kata dia.

Menurutnya, untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras, diperlukan kampanye diversifikasi atau penganekaragaman pangan. Bahwa pemenuhan pangan tidak selalu beras, namun masih banyak komoditas lain di setiap daerah. Dia bilang, Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Salah satu kekayaan sumber daya alamnya berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi.

"Saat ini terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di tanah air," ucapnya.

kata Ma'ruf, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan penambahan luas lahan sawah, antara lain melalui pengembangan pangan skala luas (food estate). Kebijakan ini merupakan langkah menciptakan ketahanan pangan untuk jangka menengah dan panjang yang memerlukan perencanaan yang baik, kehati-hatian, dan tidak sporadis serta dengan kalkulasi hasil produksi yang nyata.

"Paralel dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah juga secara konsisten akan menjaga kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian khususnya pangan. Dengan berbagai langkah tersebut diharapkan kita dapat menjaga pertumbuhan positif di sektor pertanian secara berkelanjutan," tuturnya.

Ma'ruf menuturkan, bahwa tingkat kemiskinan berpotensi naik bila ketahanan pangan tidak ditingkatkan. Lebih dari 60 persen konsumsi rumah tangga miskin dibelanjakan untuk membeli bahan makanan serta 30 persen dari belanja makanan tersebut digunakan untuk membeli beras. "Peningkatan harga beras sedikit saja akan sangat berpengaruh pada konsumsi rumah tangga miskin yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemiskinan," ucapnya.

Bila melihat angka kemiskinan pada Maret 2020, seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, maka jumlah warga miskin telah meningkat lebih dari 1,6 juta orang menjadi 26,42 juta orang atau 9,78 persen dibandingkan dengan data bulan September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen.

"Angka itu pun masih berpotensi meningkat lagi menjadi 11,5 persen pada akhir tahun ini atau kembali ke kondisi tahun 2011 apabila upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan," tandasnya.

Amankan Pasokan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah daerah untuk segera mengamankan kesediaan pangan di wilayahnya. Hal ini untuk mengantisipasi potensi terjadi krisis pangan seperti yang diproyeksikan oleh lembaga pangan dunia atau FAO.

"Hadirin yang saya hormati FAO telah memperingatkan pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan. Saya minta bupati, gubernur, dan walikota untuk memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing," ujar dia melalui video conference di Jakarta, Kamis (22/10).

Jokowi mengatakan, ketersediaan data komoditas pangan sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Sebagaimana yang dibuat pemerintah melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

"Data produksi dan data konsumsi yang akurat, sangat penting. Karena berdasarkan data tersebut kita akan mengetahui lebih cepat mana provinsi yang kekurangan, mana provinsi yang kelebihan," tegasnya.

Alhasil, sambung Jokowi, kebijakan perdagangan yang diambil oleh pemerintah pusat akan lebih tepat sasaran. Menyusul tersedianya data aneka komoditas yang update di tiap-tiap daerah. "Berdasarkan tersebut perdagangan antar daerah bisa didorong. Juga adanya kerja sama antar daerah bisa diperkuat," tambahnya.

"Maka, di daerah-daerah saya berharap dikembangkan jenis data (PIHPS) dan informasi lain atau yang serupa," katanya.

Tak Usah Khawatir

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso buka suara soal isu ancaman krisis pangan di masa pandemi saat ini. Rumor tersebut muncul setelah Organisasi Pangan Dunia (FAO) memprediksi kekeringan bakal melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dia mengatakan, ketahanan pangan Indonesia saat ini masih cukup baik, khususnya untuk beras. Itu lantaran dukungan cuaca yang bersahabat, sehingga beberapa wilayah di Nusantara siap memasuki musim panen fase kedua.

"Untuk Indonesia tidak usah khawatir, karena cuaca kita tidak seekstrim di luar. Prediksi kita sebelumnya sekarang sudah tidak panen, tapi sekarang masih panen di beberapa wilayah," ujar dia dalam sesi bincang virtual, Selasa (14/7).

"Bahkan di beberapa wilayah sekarang sudah mulai tanam lagi, jadi akan ada panen lagi. Jadi kekuatan pangan kita boleh dikatakan masih stabil," imbuhnya.

Namun demikian, Bulog tetap bersiap-siap terhadap kemungkinan terburuk. Seperti lewat penyerapan gabah guna mengantisipasi masa paceklik beras yang biasa dimulai tiap September.

"Kita juga sudah persiapkan kemungkinan terburuk. Gabah juga sudah disiapkan. Tapi saya yakin dengan perhitungan, cuaca kita tidak sekestrim di negara-negara lain," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut juga menyatakan bahwa konsumsi pangan masyarakat Indonesia bukan hanya beras. Buwas menyoroti ketersediaan sagu di Papua yang melimpah, meski kini posisinya mulai tergantikan oleh kebutuhan konsumsi beras.

"Tapi jangan hanya lihat pangan dari sisi beras. Ada kentang, umbi-umbian, itu harus dikelola dengan baik. Kalau kita mau bicara sagu di Papua, itu ada 450 juta ton per tahun produksinya. Ini kekuatan," tandasnya.