Anggaran Kemenhub di 2021 Dipotong Rp12,4 Triliun untuk Vaksinasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pemotongan atau refocusing pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2021 sebesar Rp 12,4 triliun. Dengan begitu, total anggaran Kemenhub pada tahun ini berkurang dari Rp 45,6 triliun menjadi Rp 33,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pemotongan atau refocusing pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2021 sebesar Rp12,4 triliun. Dengan begitu, total anggaran Kemenhub pada tahun ini berkurang dari Rp45,6 triliun menjadi Rp33,2 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, refocusing anggaran tersebut dilakukan lantaran pemerintah ingin banyak mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan vaksinasi dan kegiatan perlindungan sosial pada 2021 ini.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kenapa APBN dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat? Fungsi dan tujuan APBN untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Dinyatakan karena kebutuhan pemerintah untuk pemberian vaksin dan kegiatan-kegiatan sosial bagi masyarakat bawah, maka Kementerian Perhubungan diadakan penghematan dalam bentuk refocusing sebanyak Rp12,4 triliun. Sehingga dari Rp45,6 triliun menjadi Rp33,2 triliun," jelasnya dalam Rapat Koordinasi bersama Komisi V DPR RI, Senin (25/1).
Budi menerangkan, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan Kementerian Perhubungan mengacu kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan, yaitu sumber penghematan berasal dari rupiah murni.
"Jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal. Belanja barang dan belanja modal dilakukan penghematan adalah belanja non-operasional," urainya.
Sementara kegiatan yang dikecualikan dan tidak bisa dilakukan refocusing adalah sumber dana non-rupiah murni, anggaran layanan perkantoran, anggaran keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), anggaran komitmen multi years contract (MYC), dan prioritas pembangunan nasional pada 7 proyek strategis nasional (PSN)
"Berdasarkan kriteria, kami coba mengoptimasikan agar kegiatan-kegiatan yang memang strategis, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat harus menjadi perhatian," kata Budi Karya.
Adapun dalam program refocusing ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat alokasi anggarannya berkurang dari Rp7,6 triliun jadi Rp5,6 triliun. Selanjutnya Ditjen Perkeretaapian dari Rp11 triliun jadi jadi Rp8,1 triliun.
Kemudian Ditjen Perhubungan Laut Rp11,3 triliun jadi Rp8,1 triliun, Ditjen Perhubungan Udara dari Rp10,4 triliun jadi Rp7,4 triliun, BPSDM dari Rp3,6 triliun jadi Rp2,7 triliun. Balitbang Rp197 miliar jadi Rp158 miliar, BPTJ dari Rp450 miliar jadi Rp328 miliar, Sekretarian Jenderal dari Rp725 miliar jadi Rp575 miliar, dan Inspektorat Jenderal dari Rp123 miliar jadi Rp90 miliar.
"Namun demikian, bahwa adanya refocusing sebagaimana ditentukan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentunya memenuhi pemenuhan dan pencapaian kegiatan prioritas nasional. Oleh karenanya, kami mohon dukungan," tukas Budi Karya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Cegah Krisis Pangan, Sri Mulyani Diminta Kembalikan Anggaran Kementan
Kemenkeu: Diperlukan Pembiayaan Utang Cukup Tinggi di 2021
Pemerintah Pastikan Subsidi Gaji dari APBN, Bukan Uang Pekerja di BPJamsostek
Menteri Sri Mulyani Janjikan Defisit APBN Kembali 3 Persen di 2023
Sri Mulyani Catat Penerimaan Pajak Tak Capai Target 2020
Tak Capai Target, Pendapatan Negara 2020 Hanya Rp1.633,6 Triliun