Anggota DPR Sebut 400.000 Ton Beras Bulog Busuk dan Tak Layak Konsumsi
Sutrisno juga mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke Kantor Bulog di Majalengka, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut dia menemukan 5.000 ton beras di gudang yang sudah tidak layak konsumsi. Sebanyak 3.400 ton berasal dari pengadaan beras dalam negeri tahun 2019 dan 1.400 ton hasil impor.
Anggota Komisi IV DPR, Sutrisno mempertanyakan berbagai klaim Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso yang menyatakan cadangan beras nasional dalam kondisi cukup bahkan berlebih. Padahal, tidak semua cadangan beras yang ada dalam kondisi layak konsumsi.
Setidaknya, ada 400 ribu ton beras yang busuk dari berbagai pengadaan stok beras. Mulai dari beras impor tahun 2019, pengadaan dalam negeri tahun 2018 dan tahun 2019.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
"Bapak bilang cadangan beras kita cukup tapi di dalamnya ada 400 ribu ton lebih beras yang busuk," kata Sutrisno kepada Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Jakarta, Selasa (18/5).
Sutrisno juga mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke Kantor Bulog di Majalengka, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut dia menemukan 5.000 ton beras di gudang yang sudah tidak layak konsumsi. Sebanyak 3.400 ton berasal dari pengadaan beras dalam negeri tahun 2019 dan 1.400 ton hasil impor.
"Dalam reses kami mengunjungi kantor Bulog di Majalengka, ada 5.000 ton beras di gudang yang sudah tidak layak konsumsi," ungkapnya.
Sutrisno menilai kondisi ini terjadi karena ada manajemen yang keliru dan dilakukan pembiaran. Sehingga berbagai program pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog ini berakhir disposal. Dia meminta agar manajemen pengelolaan beras pemerintah ini dilakukan perubahan.
"Makanya mohon manajemen pengelolaan beras pemerintah ini dilakukan perubahan agar supaya sirkulasi beras pemerintah tidak menumpuk di gudang tetapi bisa dikeluarkan," kata dia.
Sutrisno menilai hal ini perlu mendapat perhatian serius perusahaan dan pemerintah. Alasannya, bila tidak segera dibenahi, Perum Bulog dan pemerintah mengalami tiga kerugian. Antara lain menjadi beban APBN yang tinggi, menimbulkan beban pengelolaan dan gudang tidak bisa dipakai untuk menyimpan beras yang layak konsumsi.
Bahkan dalam reses yang sama, Sutrisno mengaku digugat salah satu kepala desa. Kepala desa meminta agar beras yang dibagikan kepada masyarakat ditarik kembali karena sudah tidak layak konsumsi.
"Berasnya enggak bisa dikonsumsi. Apa kita tega beras yang tidak layak itu mau diberikan kepada yang membutuhkan kalau terjadi bencana alam," ungkapnya.
Minta Beras Lama Dikeluarkan
Untuk itu dia menyarankan agar Perum Bulog bersurat kepada pemerintah. Meminta izin agar beras yang telah lama disimpan bisa dikeluarkan. Apalagi dalam catatan yang disampaikan Bulog pemerintah memiliki utang kepada perusahaan sebanyak Rp 173 miliar dalam bentuk cadangan beras.
"Kenapa enggak sekarang dikeluarkan minta izin ke Menko Ekuin (Perekonomian) untuk ini dilelang biar masih ada nilai rupiahnya. Jadi bisa kurangi beban negara," kata dia.
"Jangan menunggu perintah untuk dimanfaatkan, tapi barangnya sudah enggak bisa dimanfaatkan," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)