Aset perusahaan Bakrie diaudit, dana talangan Lapindo belum cair
Menkeu Bambang Brodjonegoro ditunjuk jadi tim hitung aset Lapindo.
Pemerintah belum mencairkan dana Rp 781 miliar yang dialokasikan sebagai dana talangan untuk ganti rugi terhadap korban semburan Lumpur Lapindo. Sampai saat ini belum dilakukan perundingan antara pemerintah dengan pihak PT Minarak Lapindo untuk eksekusi dana tersebut.
"Aset tanah berupa surat-surat belum ada di tangan pemerintah karena tim belum terbentuk. Belum ada perjanjian, belum ada perundingan. Rencananya, tinggal Presiden datang, Keppres ditandatangani, baru kita proses," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang ditemui dalam acara peluncuran Indeks Kota Cerdas di JCC, Jakarta, Selasa (24/3).
-
Apa yang Jokowi lakukan di Lampung? Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Lampung. Salah satu tujuan kunjungan ini untuk mengecek jalan rusak di wilayah tersebut.
-
Kenapa Jokowi mengunjungi Lampung? Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Lampung. Salah satu tujuan kunjungan ini untuk mengecek jalan rusak di wilayah tersebut.
-
Di mana Jokowi meninjau lokasi banjir lahar dingin? Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Di mana Presiden Jokowi meninjau ladang jagung? Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ladang jagung di kawasan food estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis (6/7).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
Tim penghitung aset PT Minarak Lapindo Brantas belum terbentuk. Nantinya, tim ini bertugas menghitung asek yang akan dijadikan jaminan ke pemerintah untuk ganti rugi warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo.
Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aset Minarak Lapindo yang bisa dijaminkan hanya sebesar Rp 2,7 triliun. Hasil hitungan BPKP lebih rendah dari klaim pihak Minarak Lapindo yang mengaku nilai asetnya mencapai Rp 3,03 triliun.
Untuk itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ditunjuk menjadi ketua tim penghitung aset yang dijaminkan pihak Minarak Lapindo.
"Kami sedang mengusulkan koreksi timnya. Telah dibuat draft Keputusan Presidennya (Keppres)," katanya.
Mantan ketua tim penanggulangan lumpur Lapindo ini menegaskan, Keppres bakal ditandatangani Presiden Jokowi usai kunjungan ke Jepang dan China. Setelah tim dibentuk, pemerintah bakal berunding dengan Minarak Lapindo guna membicarakan jaminan tersebut.
(mdk/noe)