Asosiasi Keberatan Sopir Logistik Lintas Provinsi Harus Tes PCR
Metode PCR (Polymerase Chain Reaction) atau tes usap digunakan untuk mengambil sampel dari hidung dan tenggorokan. Tes ini dianggap ALFI Kalsel mahal hingga memberangkatkan.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Kalimantan Selatan mengaku keberatan jika para sopir logistik lintas provinsi di wilayah Pulau Kalimantan harus disyaratkan tes PCR imbas diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di pulau Jawa dan Bali.
Metode PCR (Polymerase Chain Reaction) atau tes usap digunakan untuk mengambil sampel dari hidung dan tenggorokan. Tes ini dianggap ALFI Kalsel mahal hingga memberangkatkan.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana LKPP memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat? Menurut pria yang akrab di sapa Hendi ini, pihak terus memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya.
-
Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki. Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.
-
Bagaimana PO Bus ALS melayani pengiriman paket? Layani Pengiriman Paket Dengan melayani rute hingga ke Pulau Jawa, ALS pun melihat peluang dengan melayani jasa pengiriman ekspedisi. Maka dari itu, tak heran jika kita melihat bus ALS dengan banyak barang-barang di bagian atas bodi yang berisikan paket-paket ke berbagai kota.
-
Bagaimana Divisi Panah memperoleh senjata dan logistik? Seluruh senjata yang dipergunakan mereka dapatkan dengan usaha sendiri atau berasal dari hasil rampasan perang. Hebatnya lagi, seluruh logistik yang diperlukan selama perang pun dihasilkan secara swadaya dari usaha perkebunan milik kader Parkindo.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
"Sebenarnya, penggunaan surat swab antigen saja sudah memberatkan para sopir, apalagi tes PCR biayanya lebih mahal lagi," ujar Ketua ALFI Kalsel Saut Natan Samosir dikutip dari Antara Banjarmasin, Selasa (6/7).
Menurut dia, ALFI Kalsel sesungguhnya mendukung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara darurat yang digalakkan pemerintah di pulau Jawa dan Bali saat sebagai langkah penanganan lebih ketat penyebaran Covid-19 di negeri ini.
Namun, untuk wilayah lain di luar Jawa dan Bali sebaiknya cukup dengan test antigen, karena biayanya yang lebih murah dibanding PCR.
PPKM secara darurat ini tentunya diikuti di daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Bali, meski tidak secara resmi, hingga pintu keluar masuk antar provinsi di jaga ketat.
Saut Natan mengatakan, jika penerapan oleh para petugas di lapangan berbeda dengan aturan yang diberlakukan, di mana pengetatan itu membuat harus para sopir logistik di Kalsel yang wilayah kerjanya ke provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) wajib PCR, tentunya ini memberatkan.
Minta Fasilitas Pemerintah
Sebagai asosiasi logistik tentunya merasa keberatan kecuali pemerintah memfasilitasi para sopir yang akan mengantar barang untuk menjalani tes PCR.
"Kalau biaya tes PCR dibebankan ke sopir, jelas ini sangat memberatkan. Tentunya, gaji mereka saja tidak cukup untuk itu," ujarnya.
Pihaknya pun dalam hal ini, kata dia, akan melakukan audiensi dengan pemerintah untuk sama-sama mencari solusi.
"Pada intinya, kita mendukung PPKM darurat," tegasnya.
(mdk/idr)