Prospek Industri Semen di Tengah Gencarnya Pembangunan IKN dan Proyek Perumahan Pemerintah

Permintaan semen diperkirakan tetap tinggi karena ada upaya pemerintah dalam mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Industri Semen
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Penghijauan
Enam Alasan Buruh Tolak Bayar Iuran Tapera, Salah Satunya Tak Ada Kepastian Beli Rumah

Kedua, KSPI menilai pemerintah lepas tanggung jawab untuk mengatasi persoalan perumahan.

Tapera
Enam Alasan Buruh Tolak Bayar Iuran Tapera, Salah Satunya Tak Ada Kepastian Beli Rumah

Kedua, KSPI menilai pemerintah lepas tanggung jawab untuk mengatasi persoalan perumahan.

Tapera
Pemerintah Sudah Siapkan Lahan untuk Kedubes Asing Pindah ke IKN

Tak hanya kantor kedutaan asing, OIKN juga membuka diri untuk membantu organisasi atau lembaga non pemerintah seperti partai politik yang ingin pindah ke IKN.

Konsep Pembangunan di IKN
Pemerintah Pede Swasembada Pangan 2025 Terealisasi, Ini Alasannya

Berkat dukungan cuaca baik yang bakal mendongkrak tingkat produksi pertanian.

Berita Update
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya

Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.

Apindo
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Pemilu 2024
Penyuluh Pertanian Indonesia Hanya 37.000 Orang, Kebutuhan 80.000

Penyuluh pertanian lapangan (PPL) akan ditarik ke pusat untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pembinaan.

Berita Update
Perwira Polisi Mendadak Kumpulkan Tahanan, Tegas Tanya "Masih Ada yang Dipalak, Dimintai Iuran?"

Secara tegas, dia melempar sejumlah pertanyaan. Isinya soal pemalakan, iuran, dan berbagai hal mendasar lainnya.

Trending
Pengusaha: Sulit Melakukan Pengawasan Jika Tak Ada Merek Pada Produk Dijual

Aturan tersebut dinilai diskriminatif bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

Rokok Elektrik
Pengusaha Tak Mampu Bayar Kenaikan UMP 6,5 Persen Mulai 2025 Bisa Ngadu ke Tim Khusus Bentukan Pemerintah

Dia menjelaskan tim ini dirancang untuk menawarkan solusi dan perlakuan spesifik bagi industri-industri yang berpotensi kesulitan.

UMP 2025
Pembangunan di Wilayah Selatan Garut Dinilai Asal-Asalan, Ini Temuan Bupati

Temuan ini berangkat dari laporan adanya pengerjaan yang asal asalan.

Infrastruktur