Atasi bank bangkrut, LPS boleh pinjam dana ke pemerintah
"Uangnya nanti dari BI yang telah membeli SBN yang diterbitkan pemerintah," kata Bambang.
Dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang kini sudah diubah judul menjadi RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), mekanisme penyelamatan bank kolaps saat krisis tidak lagi menggunakan bailout.
Artinya pemerintah tidak langsung menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan bailout. Usaha penyelamatan bank kolaps akan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
-
Bagaimana cara LPS menangani simpanan nasabah yang melebihi Rp2 miliar? Sedangkan jumlah simpanan di atas Rp2 miliar akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.
-
Bagaimana LPS Indonesia bisa meningkatkan pengawasan setelah melihat kasus SVB dan SBNY? LPS Indonesia Tingkatkan Pengawasan Berkaca pada kasus kegagalan SVB dan SBNY, Puteri berharap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beserta otoritas lainnya di Indonesia bisa meningkatkan pengawasan dan pengaturan,khususnya terhadap manajemen risiko likuiditas untuk mencegah kejadian terulang kembali.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa Pemprov Kaltim ingin Perusda MBS bekerja sama dengan Bankaltimtara? Berkaitan dengan kendaraan listrik tersebut, Ia ingin Perusda MBS bisa bekerja sama dengan Bankaltimtara. “Memang kalau sekarang belum berlaku itu, tapi harus dimulai. Saya minta MBS memulai membeli kendaraan-kendaraan non-fosil atau listrik," ungkapnya.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
Apabila dana LPS tidak cukup untuk menyuntik bank yang kolaps, maka LPS diperkenankan untuk mengajukan pinjaman kepada pemerintah.
"Pemerintah tidak akan berikan langsung kepada perbankan, tapi kepada LPS dalam bentuk pinjaman," kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di Komisi XI DPR RI, Senin (7/3).
Apabila LPS mengajukan pinjaman kepada pemerintah untuk menyelamatkan bank yang bangkrut, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) di luar rencana dalam APBN. SBN akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dan uangnya akan dipinjamkan kepada LPS untuk menyelamatkan bank kolaps.
"Uangnya nanti dari BI yang telah membeli SBN yang diterbitkan pemerintah," kata Bambang.
Bambang menegaskan, karena dana tersebut sifatnya hanya pinjaman, maka ada kewajiban LPS untuk mengembalikan kepada pemerintah. Bambang berkaca pada sejarah bailout yang pernah terjadi di Indonesia, dana bailout tidak kembali.
"Kalau bailout, penerima manfaat tidak perlu mengembalikan uangnya. Karena tujuannya diselamatkan. Nah kita tak berikan ke bank langsung tapi ke LPS, dengan konsekuensi LPS harus mengembalikan uang tersebut," pungkas dia.
Baca juga:
Jika tak krisis, negara 'haram' selamatkan bank bangkrut
OJK akui tak mudah turunkan suku bunga perbankan
Kucurkan kredit Rp 1 T ke pedagang, Bank DKI harus beri pembekalan
OJK minta klarifikasi BCA soal pengenaan biaya cek saldo via ATM