Aturan baru Menteri Susi, semua ABK wajib punya asuransi
"Jadi kapal di atas 30GT harus asuransikan ABK-nya dan enggak terbukti semena-mena. Tanpa asuransi dan perjanjian kerja, kita engga kasih izin tangkap ikan," ujar Menteri Susi.
Menteri Kelautan dan Perikan, Susi Pudjiastuti talah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan.
Dalam beleid tersebut, Susi mewajibkan setiap Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja harus mempunyai asuransi.
-
Siapa yang mengajak petani di Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan bantuan dari Kementan? Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak para petani di wilayahnya untuk memanfaatkan bantuan kementan secara optimal, terutama dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
-
Bagaimana cara Susi Pudjiastuti menunjukkan keakraban dengan Prabowo? Baik Prabowo maupun Susi keduanya turun langsung untuk ikut melepas tukik ke laut. Raut bahagia tampak jelas di wajah dua sosok besar tanah air ini. Setelah selesai melakukan kegiatan sosial, Prabowo dan Susi sempat bercengkrama sambil masak bersama. Keakraban keduanya sangat terlihat dalam momen spesial ini.
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Mengapa Susi Pudjiastuti bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Kenapa Menteri Pertanian mendorong percepatan tanam padi di Barito Kuala? Kita dihadapkan El Nino, yaitu kemarau panjang dan dahsyat. Antisipasinya kita dapat percepat tanam menjadi 3 kali tanam setahun. Habis panen langsung tanam dengan menggunakan alsintan. Losses panen dapat berkurang dan produksi dapat ditingkatkan," terangnya.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
"Jadi kapal di atas 30GT harus asuransikan ABK-nya dan enggak terbukti semena-mena. Tanpa asuransi dan perjanjian kerja, kita engga kasih izin tangkap ikan," ujar Menteri Susi di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Selasa (24/1).
Susi sedikit menceritakan tentang kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Hawaii beberapa waktu lalu, di mana banyak Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang tidak bisa keluar karena tidak memiliki dokumen "Gimana bisa keluar negeri mereka kan nggak punya dokumen. Berarti ada perdagangan manusia di sana," jelasnya
Menurut Susi, kondisi seperti itu telah terjadi selama bertahun-tahun, namun keberadaan ABK tersebut tidak terlacak. Ini yang menjadi kekhawatiran pemerintah.
"Nah dengan enggak bisa ke darat, jadi seumur-umur berbulan dan bertahun, gak ada proteksi pasti. Kalau sakit gimana? Kalau tenggelam gimana? Indonesia salah satu pemasok ABK kapal ikan dan kargo dan lain lain," ujarnya.
Dengan keluarnya aturan baru ini diharapkan ABK akan lebih terjamin kerena telah di lindungi pemerintah. Sehingga tidak ada lagi tindak illegal fishing, perdagangan orang (human trafficking), hingga kerja paksa.
"Kalau enggak (masalah perairan ditangani) kita bisa kena red card, produk-produk Indonesia perikanan bisa semua diboikot, atau dikenakan tarif tinggi. Kita enggak mau itu, kita buat aturan dari awal," pungkasnya
Baca juga:
Menteri Susi telurkan aturan hapus perbudakan awak kapal di laut RI
Menteri Susi: Indonesia sangat serius tangani kejahatan di lautan
Menteri Susi: Penenggelaman kapal tak buat pencuri ikan jera
Menteri Susi sebut laut jadi harapan masa depan Indonesia
Menteri Susi minta PSDKP bisa kurangi kesenjangan nelayan RI