Awasi perbankan, OJK masih butuh bimbingan dan bantuan BI
OJK secara resmi telah mengoperasikan 6 kantor regional dan 29 kantor cabang OJK di seluruh Indonesia.
Mulai besok, Rabu (1/1), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. Untuk mengawasi perbankan yang tersebar di pelosok nusantara, OJK secara resmi telah mengoperasikan 6 kantor regional dan 29 kantor cabang OJK di seluruh Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, pengoperasian kantor cabang di daerah untuk mendukung kinerja pengawasan perbankan sekaligus perlindungan bagi konsumen.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
"Ke depan OJK masih berjalan dengan adanya dukungan dari BI terkait aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, fasilitas kantor dan lain-lain," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (31/12).
Dalam konteks pengaturan dan pengawasan perbankan, OJK masih akan bersinergi dengan bank sentral. Microprudential akan ditangani OJK, sedangkan macroprudential menjadi tanggung jawab BI.
"Pada praktik sehari-hari, pengawasan di tingkat mikro dan makro banyak bersinggungan dan membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan cepat dan efektif," jelas dia.
Muliaman menyadari besarnya tantangan sektor keuangan serta dampak perkembangan ekonomi global. Terlebih jika dampaknya langsung menyentuh lembaga keuangan mikro (LKM) yang tersebar di pelosok tanah air.
"Itu semua memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tantangan OJK tidaklah mudah," ungkap dia.
(mdk/noe)