Bahlil Akui Layanan OSS Masih Belum Sempurna
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengakui pelayanan pengurusan perizinan melalui One Single Submission (OSS) masih belum sempurna. Masih ada beberapa keterlambatan pengurusan perizinan yang menghambat proses pemberian izin bagi pelaku usaha tertentu.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengakui pelayanan pengurusan perizinan melalui One Single Submission (OSS) masih belum sempurna. Masih ada beberapa keterlambatan pengurusan perizinan yang menghambat proses pemberian izin bagi pelaku usaha tertentu.
Salah satu kendala terbesarnya karena pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum selesai. Ada juga pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum selesai di daerah.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Apa pengertian website? Pengertian website adalah lokasi pusat halaman web yang saling terhubung dan diakses dengan mengunjungi halaman rumah dari website menggunakan browser.
-
Bagaimana cara mengajukan KPR BRI secara online? Pengajuan KPR BRI Online BRI terus memberikan kemudahan bagi calon debitur maupun nasabahnya. Salah satunya pengajuan KPR BRI dapat dilakukan di manapun kapanpun, dapat dilakukan melalui Homespot.id.
-
Apa yang ingin dicapai Kementan melalui percepatan tanam? Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung.
-
Bagaimana cara membagi anggaran untuk investasi? Martua menyarankan adanya pembagian porsi alokasi anggaran untuk berinvestasi.“Untuk pemula, secara umum bisa dialokasikan dengan pembagian 40% - 30% - 20% dan 10%," rinci Martua.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
"Pengganti IMB atau PBG ini belum ada aturannya, dan harus dicarikan solusinya," kata Bahlil dalam acara Penghargaan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 kepada Kepala Daerah, Jakarta, Rabu (16/2).
Akibatnya daerah belum bisa menarik pajak atau pungutan. Sebab untuk menarik pungutan, harus ada payung hukum yang melandasinya. Sementara nilai pungutan setiap daerah bisa mencapai Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar per tahun.
"PBG ini bisa dipungut kalau ada Perda, ini bikinnya lama, dan kita tidak boleh membiarkan PAD mereka tidak terpungut," imbuhnya.
Bahlil mengatakan dalam UU Cipta Kerja sudah ada aturan yang mempersilakan pemerintah pusat untuk turun tangan ketikan pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah perizinan. Sehingga, bila masalah ini tak kunjung selesai, pihaknya siap turun tangan untuk membereskannya.
"Kalau boleh minggu ini kita minta mereka buat Pergub atau apa agar PBG ini bisa jadi PAD mereka (Pemda kabupaten/kota)," kata dia.
Bahlil akan menghalalkan segala cara untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam pemberian izin, selama dilakukan dengan niat baik dan bersih dari tindak KKN. "Kita solusikan selama tidak melanggar aturan dan korupsi. Kalau tidak lakukan ini (korupsi) ngapain takut. Kalau jadi pejabat enggak mau selesaikan masalah ya jangan jadi pejabat," tandasnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi: Izin Kawasan Industri Harus Keluar dalam Hitungan Jam
Airlangga: OSS Dukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Pengusaha Kecil dan Mikro Wajib Miliki Nomor Induk Berusaha, Apa Keuntungannya?
Menteri Bahlil Target Layanan OSS Sempurna Pertengahan Desember 2021
Menteri Bahlil Akui Sistem Perizinan OSS Belum Bikin Investor Puas
Catat, Syarat Perizinan Usaha Sektor Ketenagalistrikan