Banggar DPR Sebut Sistem Belajar Jarak Jauh Tak Efektif
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan mempermanenkan kegiatan belajar secara jarak jauh. Menurutnya kebijakan itu sangat tidak efektif, apalagi bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan mempermanenkan kegiatan belajar secara jarak jauh. Menurutnya kebijakan itu sangat tidak efektif, apalagi bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Apakah ke depan pola sama dengan cara school from home?," tanya Said di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7).
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang terjadi di Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali? Tanah longsor menimpa sebuah rumah di Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Jumat (7/7) pagi.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
Dia mengatakan, pola-pola pembelajaran seperti ini sangat membutuhkan dukungan teknologi dan juga listrik. Sementara, tidak semua daerah memiliki jangkauan teknologi seperti internet dan aliran listrik yang terjangkau.
"Tapi Pak Nadiem masih 17 persen tidak teraliri listrik daerah. Contoh nyata Sumenep di Madura, 287 desa, 34 desa tidak ada listrik," kata dia.
Dengan berbagai kondisi tersebut, Said meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim untuk mempertimbangkan kebijakan tersebut kembali. Apalagi di tengah kondisi seperti ini banyak masyarakat yang kesulitan.
"Kemudian kebijakan apa yang akan diambil oleh Menteri pendidikan Nasional Pak Nadiem yang ganteng, muda, smart, mari tunjukan sekarang. Sebab orang itu diuji ketika wabah pandemi seperti ini," tandas dia.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada Kamis (2/7), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, mengatakan kegiatan belajar jarak jauh tetap terus dilaksanakan. Metode ini juga nantinya akan ditetapkan secara permanen. Apabila situasi pandemi tak kunjung mereda.
Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan teknologi menjadi hal utama. Menurutnya, pemanfaatan teknologi bisa menjadi ajang sekolah untuk melakukan sejumlah metode dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya seperti melakukan berbagai macam efisiensi dan teknologi dengan aplikasi dan perangkat lunak.
"Memberi kesempatan pada guru-guru, kepala sekolah, dan murid-murid untuk melakukan berbagai macam hybrid model atau school learning management system. Potensinya sangat besar," ungkap Nadiem.
Baca juga:
Banggar DPR Minta Menkes Terawan Tindak Tegas RS Nakal
Banggar DPR Ungkap Kendala Pelaksanaan Stimulus Fiskal
Pemerintah dan DPR Sepakati Penyaluran Subsidi Energi Langsung di 2021
Banggar DPR Minta Pemerintah Evaluasi Dampak Insentif ke Target Pajak 2021
Sejumlah Catatan 7 Fraksi di DPR untuk RAPBN 2021
DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021