Bank Dunia sebut peninjauan ulang PPA bikin bingung investor
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Bank Dunia mengkritisi peninjauan ulang Power Purchase Agreement (PPA) atau kontrak jual beli listrik. Sebab, keputusan ini dikhawatirkan membuat investor bingung dan kesulitan karena adanya perubahan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Bank Dunia mengkritisi peninjauan ulang Power Purchase Agreement (PPA) atau kontrak jual beli listrik. Sebab, keputusan ini dikhawatirkan membuat investor bingung dan kesulitan karena adanya perubahan.
"Masalah listrik, kalau sudah PPA itu ya sudah final. Jangan lagi ada evaluasi lagi. Jadi sekali PPA ditandatangani ya sudah selesai. Sudah final," kata Luhut seperti dikutip Antara, Kamis (23/11).
-
Siapa yang membangun PLTU Batang? PLTU Batang merupakan proyek dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari USD 4 miliar.
-
Mengapa PLTU Batang dibangun? Pembangunan PLTU Batang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan merupakan bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW.
-
Dimana PLTU Batang berada? PLTU Batang adalah pembangkit listrik tenaga uap ultra critical sebesar 2x1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
-
Apa yang digugat Nurul Ghufron ke PTUN? Dalam upaya gugatan yang diajukan oleh Ghufron yakni berkaitan dengan aturan Dewas KPK yang tidak bisa lagi mengenakan sanksi etik ketika pelanggaran etik yang dilaporkan ke sudah kedaluwarsa.
-
Kapan Alfred Budiman berhenti bekerja di bank? Saya kerja di bank itu sejak 2020 dan resign kemarin pada Mei 2023, karena dulu tiap bulan saya ada gaji yang masuk ke rekening. Nah kalau sekarang, saya justru harus nabung di tanggal gajian,” terangnya.
-
Di mana PLTA Gunungtua terletak? Sebuah unit Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) peninggalan Belanda masih berdiri kokoh di Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Dia menambahkan, di balik prestasi yang telah dicapai pemerintah, masih ada hal-hal kecil yang dapat mengganggu investasi di Indonesia. Sehingga, proses amandemen PPA tersebut sebaiknya dimasukkan dalam perjanjian baru.
"Kita evaluasi semua yang menurut orang investasi luar (investor asing) jadi ribet gini, kita pastikan," tuturnya.
Ada pun terhadap proses amandemen PPA yang tengah berjalan seperti di IPP Jawa III, lanjut Luhut, dipersilakan untuk terus melanjutkan proses renegosiasi.
"Nanti biarkanlah mereka berproses, tapi kritik ini terima juga dengan baik. Secara menyeluruh saya rasa tidak ada hal besar. Tapi hal hal kecil itu bisa mengganggu kalau kita tidak perhatikan," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng, mengirim surat kepada Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.
Dalam suratnya, Sommeng meminta kepada PLN untuk meninjau ulang Power Purchase Agreement (PPA) atau kontrak jual beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) skala besar di Jawa.
Menurut Sommeng, peninjauan ulang perlu dilakukan agar PLN bisa membeli listrik dengan harga efisien dari IPP. Dengan demikian, nantinya tarif listrik yang dipatok PLN bisa dijangkau oleh masyarakat.
"Itu saya yang bikin suratnya biar harga listrik di masyarakat terjangkau," ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (16/11).
Andy menyebut, harga jual listrik yang diharapkan bisa diturunkan misalnya dari PLTU Cirebon Ekspansi, dari semula USD 6 sen per kWh menjadi USD 5,5 sen per kWh. Selain itu ada pula Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-3. "Untuk PLTGU Jawa-3 dari USD 6,3 sen per kWh ke USD 6,1 sen per kWh. Kayaknya mereka malah mau jadi USD 6 sen per kWh kemarin," kata dia.
Baca juga:
ESDM surati bos PLN minta tinjau ulang kontrak jual beli listrik PLTU dengan swasta
Presiden Jokowi ingin PLTU Jawa selesai di 2019, lebih cepat satu tahun
Presiden Jokowi klaim proyek PLTU Banten serap 10.000 tenaga kerja
Presiden Jokowi resmikan megaproyek PLTU senilai USD 5,87 miliar
Telan biaya Rp 56 triliun, PLTU Jawa 4 ditarget beroperasi 2021