Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Untuk bansos beras diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
- Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
- Airlangga Ungkap Alasan Bansos Takkan Berhenti di Musim Pemilu
- Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
- Bansos Beras Diperpanjang Hingga Maret 2024, Bapanas: Bukan Alat Kampanye
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana sebesar Rp17,5 triliun untuk bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram serta daging ayam dan telur.
Untuk bansos beras diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara bansos daging ayam dan telur menjadi komponen tambahan dalam bansos beras yang diberikan kepada keluarga dengan balita stunting.
“Jadi angka Rp17,5 triliun itu adalah bansos beras 10 kilogram yang dibagikan kepada penerima sekitar 18,8 juta keluarga, dan untuk keluarga yang memiliki balita stunting itu ditambahkan daging dan telur,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata.
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penyaluran bansos tersebut.
Selain bansos, pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan pada periode Januari hingga Maret 2024. Anggaran BLT sudah termasuk dalam cadangan belanja bansos yang disediakan di tiap tahun anggaran.
“Untuk BLT sejauh ini sudah diputuskan untuk tiga bulan pertama, setelah itu akan dilakukan tinjau ulang lagi. Untuk BLT ini anggarannya akan mencapai Rp11,3 triliun,” jelas Isa.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).
Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.
Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Menkeu mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yag berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.