Bansos Dinilai Tak Cukup Atasi Kemiskinan, Perlu Pemberdayaan Masyarakat
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemberian program bantuan sosial (bansos) saja belum cukup untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Perlu dua pendekatan agar masalah kemiskinan dan angka stunting bisa teratasi, yakni penyaluran bansos yang diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemberian program bantuan sosial (bansos) saja belum cukup untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Perlu dua pendekatan agar masalah kemiskinan dan angka stunting bisa teratasi, yakni penyaluran bansos yang diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat.
"Ada dua pendekatan yang dipakai, pertama dengan penyediaan bantuan sosial, kedua dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini membutuhkan dukungan perumahan, air bersih, dan sanitasi," kata Basuki dalam Indonesia Housing Forum 2021, Kamis (14/10).
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bantuan apa yang diberikan Kementan di Kulonprogo? Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) untuk pertanian Kulonprogo, DIY.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
Dia menyampaikan, sektor properti dan perumahan juga memainkan peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi saat ini. Sebab, pemerintah bersama dengan pihak swasta gencar membangun rumah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijalankan melalui program padat karya
"Dalam pemulihan ekonomi saat ini, sektor properti dan perumahan jadi pendorong utama guna menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, karena memiliki multiplier effect tinggi, dimana lebih dari 147 industri ikut serta dalam menggerakkan pembangunan perumahan," tuturnya.
"Saya juga tidak bosan-bosan untuk turut mengingatkan para pengembang perumahan untuk berkomitmen terus dalam membangun rumah yang berkualitas dengan mutu bangunan sesuai standar, termasuk untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," imbuhnya.
Di sisi lain, dia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan yang memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas properti hingga Desember 2021. Kebijakan itu disebutnya memang diperlukan sebagai terobosan agar pangsa pasar perumahan bisa kembali bergairah di tengah kondisi pandemi Covid-19.
"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, atau PPN DTP sebesar 100 persen untuk rumah dengan harga maksimal Rp 2 miliar, dan sebesar 50 persen untuk tipe rumah dengan harga jual rentang Rp 2-5 miliar," terangnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Banpres Produktif Usaha Mikro Jadi Pendongkrak Ekonomi Saat Pandemi
Di Malioboro, Jokowi Luncurkan Program Bantuan Tunai Rp1,2 Juta bagi PKL & UMKM
Pedagang ke Jokowi Saat Luncurkan Bantuan Rp1,2 Juta: Kurang Pak!
Jokowi Resmi Luncurkan Bantuan Rp1,2 Juta untuk 1 Juta Warteg Hingga PKL
Tanggulangi Kemiskinan, Bansos Tunai di 5 Kabupaten Prioritas di Jateng Ditambah
Makassar Zona Kuning, Pemkot Setop Sementara Bansos Sembako Tahap Dua