Bappenas: Penyusunan Perencanaan Pembangunan Didukung Riset dan Inovasi
Dalam penyusunan RKP 2022, Pemerintah Indonesia pun menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan inovasi, saat ini mengutamakan pendekatan knowledge-based economy dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Salah satunya tercermin dalam proses penyusunan RKP 2022.
Pemerintah Jokowi tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Fokus pemerintah untuk tahun depan yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Dalam penyusunan RKP 2022, Pemerintah Indonesia pun menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan inovasi, saat ini mengutamakan pendekatan knowledge-based economy dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Salah satunya tercermin dalam proses penyusunan RKP 2022.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang Pramono Anung janjikan untuk meningkatkan fasilitas bersepeda di Jakarta? "Kalau dibuat loop seperti Bangkok, waduh nikmat banget. Makanya banyak di kita yang bersepeda ke Bangkok, Korea, Jepang," kata Pramono di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).
Bappenas sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan nasional menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, Pemerintah telah menggunakan pendekatan teknokratis yang didukung oleh riset dan inovasi sebagai tumpuan utama. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perencanaan yang tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS).
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kemen PPN/Bappenas, Parulian Silalahi mengatakan, proses perencanaan tersebut menghasilkan Major Project (MP) yang tertuang dalam RKP 2022.
"Terdapat 45 MP, dengan penekanan pada 13 MP prioritas, yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Major Project di Wilayah Papua, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan, (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan, (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3," kata Parulian saat dihubungi di Jakarta.
Mengutip laman facebook Bappenas, Bappenas telah melakukan terobosan penting, yaitu memperkenalkan Pertemuan Multipihak Tingkat Menteri sebagai penguatan trilateral meeting dan menjalankan fungsi clearing house pembangunan nasional. Dipimpin oleh kepala Bappenas, pertemuan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi perencanaan program dan dukungan penganggaran pembangunan di 2022.
Tantangan nasional akan datang silih berganti. Ke depannya, perencanaan strategi pembangunan yang mutakhir harus bersandar pada pengetahuan dan inovasi agar mampu mengelola pembangunan ekonomi dan sosial yang merata, berkelanjutan, dan produktif. Pemanfaatan pengetahuan dan inovasi harus didukung dengan keterlibatan multi aktor agar visi pergeseran ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi inklusif berbasis pengetahuan dapat tercapai.
(mdk/idr)