Bappenas sebut penundaan proyek infrastruktur tak akan ganggu ekonomi RI
Proyek yang akan dihentikan tidak berarti proyek tersebut tidak berguna. Hanya saja, manfaatnya tidak bisa dirasakan dalam waktu cepat. Sehingga penundaan proyek tersebut tidak akan memberi dampak negatif pertumbuhan ekonomi.
Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Prijambodo menyebutkan bahwa menyelamatkan neraca perdagangan menjadi fokus saat ini. Untuk itu, harus ada pengendalian impor, salah satunya impor untuk proyek infrastruktur.
"Intinya satu, ada masalah, sesuatu yang harus kita jaga sekarang stabilitas neraca pembayaran, devisa kita," kata Bambang dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa (7/8).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana peran PT Semen Indonesia dalam pembangunan Stadion GBK? Bangunan pada Stadion GBK menggunakam Semen Gresik yang mana PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berkontribusi dalam menyukseskan program pembangunan yang dicanankan oleh pemerintah solusi produk yang berkualitas dan ramah lingkungan.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
Bambang menjelaskan, proyek yang akan dihentikan tidak berarti proyek tersebut tidak berguna. Hanya saja, manfaatnya tidak bisa dirasakan dalam waktu cepat. Sehingga penundaan proyek tersebut tidak akan memberi dampak negatif pertumbuhan ekonomi.
"Gunanya ada, tetapi tidak memberikan hasil dalam jangka pendek sehingga kalau itu dikurangi impornya tadi, dikurangi yang lain tidak terlalu terpengaruh. Maka sisi yang mengurangi pertumbuhan ekonomi itu bisa berkurang," jelasnya.
Kendati demikian, Bambang enggan membeberkan proyek-proyek mana saja yang akan terkena dampak kebijakan tersebut. Menurutnya, proyek yang ditunda adalah proyek yang tidak terlalu banyak memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi.
Dia mencontohkan, proyek yang dibangun di daerah terpencil dengan biaya cukup besar untuk pemerataan pembangunan, tapi nyatanya tidak memberikan dampak perekonomian.
"Kalau dibangun di daerah yang sangat terpencil, daerah menjadi prioritas bagi pemerataan. Tetapi sesuatu misalnya di daerah terpencil yang tidak menggerakkan ekonomi, tentu saja itu menjadi perhatian. Di daerah terpencil yang kita bangun at all cost tetapi tidak menggerakkan ekonomi. Karena di situ tidak ada kegiatan ekonomi, enggak bisa digerakkan dengan jalur infrastruktur itu, itu contoh saja," imbuhnya.
Meski begitu, Bambang menjelaskan dampak suatu proyek terhadap perekonomian akan dirasakan dalam jangka panjang. Namun, untuk saat ini pemerintah harus mengerem impor untuk menutup defisit neraca perdagangan.
"Jadi ada pilihan, apakah kita akan tetap pertahankan di sini, atau dengan berbagai masalah jangka pendek yang harus tangani sekarang atau perlu kendalikan impor. Maka pilihannya impor yang tidak memberikan dampak besar terhadap ekonomi tapi mempunyai konten besar," tandasnya.
Baca juga:
Meski fokus bangun SDM, anggaran infrastruktur di RAPBN 2019 tak dikurangi
Tak ada alat berat, pembangunan gedung DPRD Purbalingga peleset dari target
KCIC akan bangun terowongan 5 km untuk kereta cepat Jakarta-Bandung di Bekasi
PLN bangun infrastruktur kelistrikan di Tangerang Rp 120 miliar
Presiden Jokowi resmikan 2 venue Asian Games Rp 172,57 miliar di Pantai Ancol