Bappenas siapkan fasilitas beli rumah tanpa DP untuk PNS, TNI dan Polri
"Jadi ASN, TNI, Polri disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP. Jadi nol DP-nya." kata Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas berencana akan memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri. Nantinya pengadaan rumah tersebut diberikan tanpa uang muka (down payment/DP).
"Jadi ASN, TNI, Polri disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP. Jadi nol DP-nya." kata Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/4).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
Skema cicilan KPR yang ditawarkan oleh Bapenas nantinya melalui pemotongan dari gaji PNS, dengan tenor maksimal 30 tahun. Sedangkan untuk KPR ini sendiri tidak diwajibkan. Artinya fasilitas ini hanya bagi PNS yang ingin memiliki rumah.
"Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun. Sehingga ini akan meringankan ASN, TNI, Polri apabila mereka ingin punya rumah. Kalau mereka gak butuh rumah gak usah, tapi kalau mereka butuh dimungkinkan," kata Bambang.
Dalam kepemilikannya, kata Bambang tidak ada persyaratan khusus bagi PNS. Artinya dengan bebas PNS dapat menentukan daerah perumahannya berdasarkan keinginan masing-masing.
"Terserah, bisa beli sendiri-sendiri juga. Kalau misalnya ingin beli sendiri, ada lokasi yang dia sudah tahu dan diinginkan silakan saja. Kan ini tidak mengikat. Kalau KPR itu terikat proyek properti, kalau ini bukan, ini kreditnya untuk individu ASN, TNI, dan Polri," tandasnya
Terakhir dia juga mengatakan skema KPR tersebut sudah disiapkan oleh pihaknya. Bahkan rencana tersebut akan dimulai pada tahun ini, sehingga ke depan nantinya tinggal disosialisasikan.
Baca juga:
Bappenas fasilitasi pembangunan PLTU Meulaboh oleh swasta
Tanpa hal ini, Menteri Bambang sebut pertumbuhan ekonomi sulit tembus 5,5 persen
3 Permasalahan Indonesia yang bisa terselesaikan oleh kehadiran industri 4.0
Bos Bappenas: Lahan terbatas, apartemen di Jakarta bukan kebutuhan tapi keharusan