Beda dengan Kemenhub, KCIC sebut jalur kereta cepat aman bencana
"Kami sudah menghindari pembangunan koridor yang katanya rawan bencana."
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut jalur bakal dilalui kereta cepat Jakarta-Bandung aman dari bencana.
"Kami sudah memperhitungkannya. Kami sudah menghindari pembangunan koridor yang katanya rawan bencana," ujar Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan, Jakarta, Kamis (4/2).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Siapa yang mendukung gerakan percepatan tanam Kementan? Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofan Noor mendukung gerakan yang diusung Menteri Pertanian tersebut.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
Menurut Budi, pihaknya telah melakukan kajian terkait jalur kereta cepat. Hasilnya memang ditemukan beberapa daerah rawan bencana.
"Di dalam peta-peta ini, kami mendeteksi daerah patahan. Ada empat atau lima daerah patahan yang aktif di lembang. Ada dua yang masih aktif, kami hindari daerah itu," kata dia.
Di sisi lain, lanjut Hanggoro, kereta cepat nanti akan dilengkapi sejumlah sensor pendeteksi bencana. Semisal sensor angin, hujan, dan longsor.
"Ini sesuai dengan standar yang berlaku di kereta api cepat. Tiongkok sudah dapatkan safety index level empat," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan harus mengembalikan dokumen proyek kereta cepat sepanjang lima kilometer. Mulai dari kilometer 95 hingga kilometer 100.
Ini lantaran area tersebut memiliki patahan berpotensi bencana.
Baca juga:
Bos KCIC sebut mahalnya proyek KA cepat karena pembebasan lahan
Bos KCIC sebut KA cepat tidak bisa tahan hingga 100 tahun
Bos kereta cepat: Kami tak izinkan China bawa buruh
Pengembang kereta cepat: Kami tidak minta yang berlebihan
Pemerintah tegaskan masyarakat butuh kereta cepat
Bos KCIC akui ada 3 izin KA cepat yang belum dikeluarkan pemerintah