Begini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia
Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Tak hanya Airlangga, AHY juga bakal bekerjasama dengan menteri-menteri bidang ekonomi terkait lainnya semisal Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Begini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia
Begini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia
- Menteri AHY: Penuhi Kebutuhan Masyarakat untuk Dapatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
- Masyarakat Adat Tegaskan Tak Ada Penyerobotan Tanah di Lahan Cetak Sawah Merauke
- Menteri AHY Minta Persoalan Lahan di IKN Dituntaskan Secara Clean and Clear
- Menteri AHY: IKN adalah Mahakarya Kebanggaan Bangsa Indonesia
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan poin kolaborasi antar kementerian dalam mengusut kasus sengketa tanah.
Sosok pertama yang dia sebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. AHY telah mengajukan diri untuk menemui Menko Airlangga untuk diajak berkolaborasi.
"Pertama, Menko Perekonomian pak Airlangga, karena ATR/BPN ini di bawah koordinasi Menko perekonomian. Saya sudah minta waktunya," ujar Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/2).
Tak hanya Airlangga, AHY juga bakal bekerjasama dengan menteri-menteri bidang ekonomi terkait lainnya semisal Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
"Sesama kolega di wilayah ekonomi, pak Bahlil juga komunikasi, PUPR juga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga. Dan, Kejaksaan, Polri saya juga sudah minta waktu," imbuhnya.
Adapun menurut rencananya, penyelesaian kasus sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
"Jadi saya baru bisa menjelaskan di kesempatan ini, bahwa kami semangatnya adalah melakukan percepatan penuntasan segala isu dan permasalahan termasuk sengketa-sengketa tanah, baik individu, korporasi, dan komunitas," kata AHY.
Namun, dia menekankan bahwa dirinya bersama Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendirian. Sebab, berbagai urusan instansi semisal di bidang pertanahan dan lainnya juga turut bersinggungan dengan kementerian lain.
"Jadi ini juga yang menjadi prioritas saya untuk melakukan koordinasi, komunikasi awal. Saya sudah berkomunikasi dengan sejumlah menteri terkait untuk mencari waktu, karena semua pasti punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan," tuturnya.
"Jadi saya ingin mencari waktu sebentar saja, paling tidak kalau ada isu-isu strategis dan teknis yang bisa diselesaikan cepat antara Kementerian ATR dan kementerian lain," pungkas Agus Harimurti Yudhoyono.