Belum taat pajak, pengusaha tambang diminta menkeu ikut Tax Amnesty

Belum taat pajak, pengusaha tambang diminta menkeu ikut Tax Amnesty. Menurutnya, sampai saat ini masih banyak pengusaha dan perusahaan di sektor ini belum menyetor royalti dan iuran lainnya. Alasan mereka, menurut menkeu, disebabkan kondisi pelemahan ekonomi global yang berdampak pada bisnisnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pengusaha di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) dan minyak dan gas (migas) dapat mengikuti program Tax Amnesty atau amnesti pajak. Sebab, kepatuhan dari wajib pajak di sektor tersebut masih jauh dari kata menggembirakan.

"Tadi malam saya bertemu dengan pengusaha tambang minerba dan migas. Saya minta partisipasi mereka dalam Tax Amnesty karena kepatuhan perusahaan minerba masih sangat perlu ditingkatkan," ujar dia di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/10).

Menurutnya, sampai saat ini masih banyak pengusaha dan perusahaan di sektor ini belum menyetor royalti dan iuran lainnya. Alasan mereka, menurut menkeu, disebabkan kondisi pelemahan ekonomi global yang berdampak pada bisnisnya.

"Tapi saat booming komoditas, harga minerba dan migas naik di lima tahun terakhir, kepatuhan tidak cukup baik juga dari mereka," ungkap Sri Mulyani.

Sementara, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menambahkan, hingga saat ini masih ada WP Badan sektor pertambangan mineral dan batubara yang masih memiliki Pajak Penghasilan terutang di atas Rp 500 juta yang mencapai tiga WP Badan.

"Kepatuhan perusahaan tambang, masih banyak yang belum memuaskan. Untuk yang Rp 100-Rp 500 juta, itu ada sembilan WP Badan, dan di bawah Rp 100 juta itu masih ada 2.565 WP Badan," katanya.

Sedangkan, dari total jumlah WP pertambangan mineral dan batu bara, baru 987 WP yang mengikuti program kebijakan pengampunan pajak, dengan total nilai tebusan mencapai Rp 221,7 miliar.

Sedangkan, dari total 1.114 WP pertambangan minyak dan gas bumi, baru 68 WP yang mengikuti program Tax Amnesty, dengan total nilai tebusan mencapai Rp 40 miliar.

Ke depan, pemerintah akan mengejar penerimaan pajak secara masif ke semua sektor potensial. Langkah ini dilakukan agar penerimaan pajak yang ditargetkan dapat tumbuh 15 persen pada APBN 2017.

"Sebenarnya tanpa Tax Amnesty pun mereka bisa patuh. Maka dari itu, tahun depan untuk mencapai target penerimaan pajak non migas yang tumbuh 15 persen, akan lakukan ekstensifikasi dan intensifikasi secara masif ke semua sektor," jelas Sri Mulyani.

Baca juga:
5 Pencapaian ekonomi yang cetak sejarah di era Jokowi
Sri Mulyani sebut Tax Amnesty bukan jebakan untuk taat pajak
Ini saran Bank Dunia agar Indonesia keluar dari perlambatan ekonomi
Bahas reformasi perpajakan, OECD kunjung Jokowi di Istana
Per hari ini, harta Tax Amnesty tembus Rp 3.859 triliun
5 Kado Jokowi di ulang tahun ke-2 sebagai presiden RI
Kapolda Metro Jaya perintahkan anak buah ikut tax amnesty