Besok, bos pajak terbang ke Hong Kong sepakati pertukaran data
Besok, bos pajak terbang ke Hong Kong sepakati pertukaran data. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan bahwa kesepakatan dengan Hong Kong merupakan persyaratan yang diajukan oleh Singapura sebelum melakukan pertukaran data. Hong Kong telah mengajukan permintaan kerjasama sejak September tahun lalu.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Hong Kong terkait pertukaran informasi untuk kebutuhan perpajakan. Penandatanganan kerja sama akan dilakukan besok.
Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan bahwa kesepakatan dengan Hong Kong merupakan persyaratan yang diajukan oleh Singapura sebelum melakukan pertukaran data.
"Ada permintaan Singapura, syaratnya bahwa Hongkong harus ikut. Besok saya tanda tangan, saya ke Hong Kong," kata Ken, di Kantornya, Jakarta, Selasa (13/6).
Sementara itu, sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan terbang ke Hong Kong usai Lebaran. "Kemudian setelah Lebaran bu Menteri dengan menteri keuangan Hongkong," ujarnya.
Ken mengungkapkan, pemerintah Hong Kong telah mengajukan permintaan kerjasama kepada Indonesia sejak September tahun lalu.
"Mereka minta kita datang, untuk pertukaran data, jadi kita dapat dan kasih data ke mereka," ungkapnya.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Apa yang dimaksud dengan HKG PKK? Pembukaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) TP PKK ke-51 Provinsi Maluku Utara dipusatkan di Kabupaten Pulau Taliabu berlangsung meriah.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Baca juga:
Menko Darmin akui proses penagihan pajak Google sulit
Sri Mulyani: Penerimaan negara Rp 584,9 triliun hingga Mei 2017
Sri Mulyani: Pajak google dibayar sesuai SPT 2016
Batas intip rekening jadi Rp 1 M, Menkeu sebut demi azas keadilan
Diancam petugas pajak saat intip rekening, ini cara aduannya
Intip rekening, Menkeu jamin DJP bisa jaga kerahasiaan nasabah
Ditjen Pajak bisa intip rekening, ini kata bos LPS