BI Gandeng BPS Hitung PDB Halal Indonesia
Bank Indonesia (BI) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sedang menghitung PDB Indonesia yang sesuai syariah, alias PDB halal. Perkiraan terkini, 80 persen PDB Indonesia sudah sesuai syariah.
Bank Indonesia (BI) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sedang menghitung PDB Indonesia yang sesuai syariah, alias PDB halal. Perkiraan terkini, 80 persen PDB Indonesia sudah sesuai syariah.
"Sekarang BPS, BI, sedang melakukan perhitungan berapa PDB syariah. Berapa pertumbuhan yang berasal dari ekonomi syariah. Sedang dihitung. Tapi roughly dihitunglah oleh Bank sentral oleh BI ya seperti tadi (80 persen)," ucap Deputi Gubernur BI Dody Waluyo, dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival ke-6 di Jakarta, Selasa (12/11).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Produk-produk yang sesuai syariah tersebut dihitung berdasarkan mengurangi kontribusi dari produk-produk yang tak sesuai ekonomi syariah. Contohnya seperti minuman keras, senjata api, dan perjudian.
Sebagai informasi, sistem keuangan syariah tak membolehkan investasi atau pembiayaan pada senjata api serta tembakau.
Meski demikian, dia masih belum bisa memastikan apakah akan ada pengumuman khusus PDB halal yang berbeda dari PDB yang seperti biasa. Menurutnya, BI mengembangkan ekonomi syariah karena melihat sistem ini juga bisa memberi kontribusi pada perekonomian nasional.
"Kok BI berpikiran mengembangkan ekonomi keuangan syariah? Ujung-ujungnya harus dilihat bahwa itu bagian BI untuk mencapai mandat kita di kestabilan harga dan inflasi," tandasnya.
80 Persen PDB Indonesia Sesuai dengan Syariat Islam
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo mengatakan, 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah (eksyar). Saat ini, PDB Indonesia tercatat sekitar USD 1 triliun atau setara dengan Rp14,04 triliun.
Ini artinya ekonomi Indonesia sebesar Rp11.200 triliun sejalan dengan konsep ekonomi Islam. "Terkait Indonesia, dengan PDB USD 1 triliun, ukuran ekonomi Islam adalah 80 persen," kata dia, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).
Meskipun besar, Dody tidak menyangkal bahwa Indonesia masih menjadi konsumen produk halal di pasar global. Karena itu, pemerintah bersama BI meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengembangkan pasar halal. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia mempunyai modal yang besar untuk mengembangkan eksyar.
"Tidak hanya peningkatan pembiayaan usaha syariah tapi juga bagaimana mengembangkan ekonomi syariah bagi Indonesia, karena pasar dan permintaan produk halal tinggi. Oleh karena ini menjadi waktunya bagi kita untuk produksi apa yang dibutuhkan pasar," ujarnya.
Reporter: Tommy Kurnia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)