BI: Peredaran uang palsu tak berhubungan dengan pilkada serentak
Pesta demokrasi memang meningkatkan aktifitas ekonomi dan roda perekonomian pun berputar relatif lebih cepat.
Bank Indonesia (BI) membantah adanya korelasi antara peningkatan rasio peredaran uang palsu dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang. Pesta demokrasi memang meningkatkan aktifitas ekonomi dan roda perekonomian pun berputar relatif lebih cepat dibanding hari-hari biasa.
"Sebenarnya apa yang kita temukan baik melalui laporan masyarakat ini trennya tidak berubah signifikan. Jadi tidak ada perubahan yang berarti, tidak ada kaitannya dengan pesta demokrasi. Ini lebih pada kesadaran masyarakat yang semakin baik pada ciri-ciri uang rupiah," ujar Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, Suhaedi saat berbincang dengan media di Gedung Bank Indonesia, Senin (23/11).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Apa yang membuat Pejuang Rupiah istimewa? "Makin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu ketika kamu mencapainya."
Dia menegaskan vonis yang dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan uang di Jember dan NTT sama sekali tidak berkaitan dengan Pilkada serentak yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Untuk temuan uang palsu di NTT sebanyak ribuan lembar itu dilaporkan oleh masyarakat yang sadar akan adanya keganjilan dalam tingkah laku masyarakat lain dalam bertransaksi.
"Ini membuktikan kesigapan masyarakat dan pihak kepolisiannya. Jadi tidak ada hubungan dengan kegiatan keagamaan atau politik. Ini lebih pada kesadaran masyarakat akan ciri-ciri keaslian uang kita," jelas dia.
Kendati demikian, BI akan terus waspada terhadap peredaran uang palsu jelang Pilkada serentak. Disamping itu, BI juga gencar melakukan edukasi dan pengenalan uang kepada masyarakat, salah satunya melalui kampanye 3D, Dilihat, Diraba, dan Diterawang.
"Kita tetap melakukan penguatan, pertama melalui sosialisasi dan edukasi mengenai ciri-ciri keaslian uang kita kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, kita lakukan peningkatan kerjasama dengan penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Kerjasama ini telah ditindaklanjuti di level provinsi maupun kabupaten atau kota di seluruh Indonesia," tutur Suhaedi.
Suhaedi mengungkapkan jumlah peredaran uang palsu pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Per Oktober 2015, BI menemukan sebanyak 273.223 lembar uang palsu. Sementara pada tahun 2014 hanya sekitar 121.091 lembar.
Adapun rasio uang palsu juga mengalami peningkatan. Jumlah uang palsu yang ditemukan oleh BI mencapai 18 lembar uang dalam setiap 1 juta lembar uang. Sedangkan di tahun lalu, jumlah uang palsu yang ditemukan tercatat hanya 12 lembar uang palsu dalam setiap 1 juta lembar uang.
Baca juga:
Terus melemah, Rupiah sempat sentuh level Rp 13.722 per USD
Rupiah ditutup melemah 99 poin ke level Rp 13.722 per USD
BI akui daerah pelosok kesulitan peroleh pecahan uang kecil
Sebarkan Rupiah ke pelosok negeri, BI gunakan rompi anti peluru
RI dan pemerintah China sepakat kurangi transaksi gunakan Dolar AS