BI Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Rp 5.258 Triliun Masih Aman, Ini Alasannya
Total utang luar negeri ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 183,5 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 189,3 miliar.
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2018 mencapai USD 372,9 miliar atau setara Rp 5.258 triliun (USD 1=Rp 14.101). Angka utang ini naik USD 12,3 miliar dibandingkan posisi pada akhir bulan sebelumnya.
Total utang luar negeri ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 183,5 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 189,3 miliar.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa penghargaan yang diraih Bank Jatim? Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Aida Budiman mengatakan, ULN perlu dikelola dengan hati-hati. Sebab ULN menjadi bagian dari sumber pembiayaan dalam negeri.
"Jadi ULN penting mengantarkan kita ke pusat ekonomi yang baik. Tetapi kita harus bisa melakukan mitigasi risiko," kata Aida di kantornya, Kamis (24/1).
Aida menegaskan saat ini kondisi ULN RI masih dalam batas aman. BI sendiri selalu memperhatikan risiko-risiko yang terkait dengan ULN tersebut.
"Kita pastikan hal-hal yang sesuai dengan perekonomiannya. Artinya kita tidak akan melakukan ULN yang berlebihan. Kita pastikan strukturnya. Berbagai macam rasio kita perhatikan dengan baik. Ini akan diberitakan ULN dari bank. Itu aman sesuai dengan kinerja perekonomian, komposisinya pun berimbang antara utang pemerintah dan swasta," ujarnya.
Dia mengungkapkan, ULN RI saat ini didominasi oleh ULN jangka panjang. "ULN kita nominalnya hampir USD 360 miliar, sesuai dengan kinerja perekonomian, komposisinya berimbang antara utang pemerintah dengan swasta," ujarnya.
"Dan kalau kita lihat dari komposisinya, rata-rata 80 persen itu jangka panjang. Jangka pendek itu kelihatan levelnya terpisah 15 sampai 20 persen, kalau kita ambil rata-rata mungkin sekitar 17 persen jangka pendeknya," ujarnya.
Dengan posisi tersebut, Aida menegaskan ULN Indonesia jauh lebih aman dibanding negara tetangga.
"Level ULN jangka pendek kita sekitar 15 sampai 20 persen itu ternyata hanya 13,2 persen terhadap PDB itu Indonesia. Perhatikan jika dibandingkan dengan negara tetangga lain, negara paling dekat misalnya Filipina itu 16,8 persen. Bahkan Thailand dan Malaysia itu di atas 40 persen. Jadi ULN kita yang jangka pendek tadi sangat aman levelnya jika dibandingkan dengan negara lain, relatif kecil dengan PDB kita," ujarnya.
Sementara itu, kalau dilihat dari total utang ULN terhadap PDB RI hanya mencapai 34,5 persen. "Kalau kita lihat dari bank dunia, kalau dari sisi publik itu hanya sekitar 17,2 persen dan untuk swasta 17,3 persen. Jadi sebagian cukup berimbang," tutupnya.
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2018 mencapai USD 372,9 miliar atau setara Rp 5.258 triliun (USD 1=Rp 14.101). Angka utang ini naik USD 12,3 miliar dibandingkan posisi pada akhir bulan sebelumnya.
Total utang luar negeri ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 183,5 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 189,3 miliar.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Aida Budiman mengatakan, ULN perlu dikelola dengan hati-hati. Sebab ULN menjadi bagian dari sumber pembiayaan dalam negeri.
"Jadi ULN penting mengantarkan kita ke pusat ekonomi yang baik. Tetapi kita harus bisa melakukan mitigasi risiko," kata Aida di kantornya, Kamis (24/1).
Aida menegaskan saat ini kondisi ULN RI masih dalam batas aman. BI sendiri selalu memperhatikan risiko-risiko yang terkait dengan ULN tersebut.
"Kita pastikan hal-hal yang sesuai dengan perekonomiannya. Artinya kita tidak akan melakukan ULN yang berlebihan. Kita pastikan strukturnya. Berbagai macam rasio kita perhatikan dengan baik. Ini akan diberitakan ULN dari bank. Itu aman sesuai dengan kinerja perekonomian, komposisinya pun berimbang antara utang pemerintah dan swasta," ujarnya.
Dia mengungkapkan, ULN RI saat ini didominasi oleh ULN jangka panjang. "ULN kita nominalnya hampir USD 360 miliar, sesuai dengan kinerja perekonomian, komposisinya berimbang antara utang pemerintah dengan swasta," ujarnya.
"Dan kalau kita lihat dari komposisinya, rata-rata 80 persen itu jangka panjang. Jangka pendek itu kelihatan levelnya terpisah 15 sampai 20 persen, kalau kita ambil rata-rata mungkin sekitar 17 persen jangka pendeknya," ujarnya.
Dengan posisi tersebut, Aida menegaskan ULN Indonesia jauh lebih aman dibanding negara tetangga.
"Level ULN jangka pendek kita sekitar 15 sampai 20 persen itu ternyata hanya 13,2 persen terhadap PDB itu Indonesia. Perhatikan jika dibandingkan dengan negara tetangga lain, negara paling dekat misalnya Filipina itu 16,8 persen. Bahkan Thailand dan Malaysia itu di atas 40 persen. Jadi ULN kita yang jangka pendek tadi sangat aman levelnya jika dibandingkan dengan negara lain, relatif kecil dengan PDB kita," ujarnya.
Sementara itu, kalau dilihat dari total utang ULN terhadap PDB RI hanya mencapai 34,5 persen. "Kalau kita lihat dari bank dunia, kalau dari sisi publik itu hanya sekitar 17,2 persen dan untuk swasta 17,3 persen. Jadi sebagian cukup berimbang," tutupnya.
Baca juga:
BI Keluarkan Aturan Baru Soal Pengelolaan Utang Luar Negeri, Ini Isinya
Sri Mulyani Minta Kemenag Bantu Edukasi Masyarakat Soal Utang RI
Menteri Sri Mulyani Soal Utang Rp 4.418 T: Digunakan Hati-hati, Tidak Ugal-ugalan
Indonesia Tarik Utang Asing Rp 799,04 Triliun di 2018, Terbesar dari Bank Dunia
Sepanjang 2018, Utang Pemerintah Tembus Rp 4418,3 Triliun
Sri Mulyani: Pernyataan IMF Soal Penurunan Utang Tak Berlaku Bagi RI