BI soal uang distempel untuk kampanye: Masih bisa digunakan transaksi
Agusman mengatakan, saat ini uang berstampel yang sudah terlanjur beredar di masyarakat akan tetap dibiarkan. Meski demikian, dia menegaskan apabila uang itu kembali masuk ke Bank Indonesia maka harus dimusnahkan karena dianggap tidak laik edar.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Agusman, menyoroti kabar adanya uang berstampel Ganti Presiden 2019 yang kini sempat beredar. Dia mengatakan uang tersebut nantinya akan dimusnahkan karena dianggap tak laik edar.
"Ya intinya kalau uang sudah rusak atau ada diberi stampel atau apa masuk di BI pasti dimusnahkan pasti dianggap tidak lagi laik edar," ungkapnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (22/6).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang dimaksud dengan nilai tukar Dolar Singapura dan Rupiah? Nilai tukar antara Dolar Singapura dan Rupiah mencerminkan perbandingan nilai antara mata uang Singapura (SGD) dan mata uang Indonesia (IDR).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Kapan Pejuang Rupiah harus bersiap? "Jangan khawatir tentang menjadi sukses tetapi bekerjalah untuk menjadi signifikan dan kesuksesan akan mengikuti secara alami." – Oprah Winfrey
Agusman mengatakan, saat ini uang berstampel yang sudah terlanjur beredar di masyarakat akan tetap dibiarkan. Meski demikian, dia menegaskan apabila uang itu kembali masuk ke Bank Indonesia maka harus dimusnahkan karena dianggap tidak laik edar.
"(Kalau tersebar di masyarakat?) Kalau di masyarakat kan tersebar (masih) bisa digunakan alat bayar, tapi kalau masuk ke BI sesuai standard BI. Sepanjang masih digunakan transaksi di masyarakat ya masih berlangsung, tapi begitu datang ke BI tugas kami adalah memusnahkan," jelasnya.
Sebelumnya, masyarakat dihebohkan lembaran berbentuk uang kertas pecahan Rp 50.000 yang ada tulisan "Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil".
Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Buwono Budi Santoso menyebut, BI tidak pernah mengeluarkan uang Rupiah yang berstempel ganti presiden 2019 dan Prabowo Subianto.
"Sesuai info sudah beredar uang dengan stempel ganti presiden 2019 dan Prabowo Subianto. Untuk dipahami bahwa BI mengklasifikasikan uang seperti itu adalah uang yang tidak layak edar, artinya uang berstempel itu apabila disetorkan ke BI akan dimusnahkan sesuai dengan clean money policy BI," tegas Buwono.
Baca juga:
Ini penyebab Rupiah masih betah di level Rp 14.000 per USD
Pagi ini, Rupiah dibuka di level Rp 14.095 per USD
BI akan musnahkan uang berstempel ganti presiden 2019 dan Prabowo
Libur panjang dinilai bikin Rupiah kembali ke level Rp 14.000 per USD
Usai Lebaran, Rupiah kembali anjlok ke level Rp 14.000-an per USD
Bos BI: Dana asing kembali masuk Indonesia sejak kenaikan suka bunga acuan
Pencairan dana tunai Lebaran capai Rp 110 T per 5 Juni, terbesar di Jawa