Biayai Pembangunan Infrastruktur RI, Investor Asing Harus Perhatikan 3 Hal Ini
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit mengatakan, ada 3 isu penting yang harus diperhatikan calon investor asing agar bisa ikut bermain pada satu proyek infrastruktur di Tanah Air.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit mengatakan, ada 3 isu penting yang harus diperhatikan calon investor asing agar bisa ikut bermain pada satu proyek infrastruktur di Tanah Air.
Pertama, investor asing disebutkannya harus bermitra dengan investor lokal untuk bisa memahami risiko-risiko yang muncul dari kebijakan infrastruktur di Indonesia.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor setelah pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
"Solusinya memang selalu kita sarankan mereka harus bermitra dengan pengusaha-pengusaha lokal, investor lokal, yang juga punya kapasitas untuk bisa memprediksi lebih bagus mengenai kebijakan pemerintah," ujar dia, Kamis (21/3).
Kedua, kesempatan swasta asing bisa masuk ke Indonesia itu melalui aksi korporasi. Danang menilai, investor asing bisa masuk dengan menanam saham pada perusahaan infrastruktur terbuka seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk atau PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
"Jadi sebenarnya ada banyak cara, dan barangkali dalam jangka pendek itu cara yang paling aman. Mereka tidak langsung berinvestasi, tapi mereka masuk di dalam kepemilikan saham dari perusahaan-perusahaan infrastruktur yang sudah Tbk," cetusnya.
"Baru dari situ mereka bisa belajar mengenai dinamika kebijakan di kita, baru berikutnya masuk ke investasi," dia menambahkan.
Isu ketiga, Danang berpendapat, kurs rupiah yang kerap terombang-ambing dinilai sebagai sebuah risiko tersendiri, utamanya bagi perusahaan asing yang hendak berinvestasi pada proyek jalan tol.
"Itu tiga hal yang jadi isu penting kenapa kita belum banyak meng-attract pihak swasta asing. Terutama di sektor pembangunan tol, karena memang kan pendapatan tol rupiah nih," tutur dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pembangunan Tol Layang Cikampek Dinilai Lambat, BPJT Sebut Utamakan Keselamatan
Bangun Infrastruktur, Pemerintah Jokowi Pilih Kerjasama Ilmu Dibanding Pembiayaan
Tanggapan Bos BPJT soal Pengerjaan Proyek Skema KPBU Tak Untungkan Swasta
2.948 Paket Lelang Konstruksi Kementerian PUPR Sudah Terkontrak sejak 19 Maret 2019
Kadin Gandeng Kemenhub Godok Skema KPBU Infrastruktur Transportasi