BNPB Catat Luas Lahan Terbakar Mencapai 135.000 hektare, Terbanyak di NTT
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengakui, tahun ini jumlah titik api alias hot spot lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Terpantau ada enam provinsi dengan dampak terparah, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengakui, tahun ini jumlah titik api alias hot spot lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Terpantau ada enam provinsi dengan dampak terparah, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Selain itu, wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menjadi kontributor titik api di tahun ini. Berdasarkan data per 31 Juli 2019, dari total 135.000 hektare luasan lahan yang terbakar, tercatat luas lahan yang terbakar di NTT mencapai 71.000 hektare.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana HKBP mengatasi masalah lingkungan? Dia mengatakan, salah satu cara mengatasi masalah lingkungan itu adalah dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti, energi matahari, energi angin, dan lainnya.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Tapi ada fenomena yang unik di sini, bahwa NTT yang tahun-tahun sebelumnya tidak banyak luas sebaran hot spot nya itu sampai dengan 31 Juli, luas lahan yang terbakar itu mencapai 71.000 hektare," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta, Rabu (21/8).
Meskipun luas lahan di NTT terbilang besar, tapi hal tersebut tidak tergolong berbahaya. Sebab yang terbakar adalah padang sabana sehingga efek yang ditimbulkannya tidak besar dan apinya pun cepat padam.
"Hanya karena di NTT itu yang terbakar itu rumput, jadi asapnya sebentar hilang. Nah yang menjadi masalah gambut yang terbakar ini. Walaupun cuma 100 hektare, tapi asapnya luar biasa," ujar Doni.
"Jadi polutan yang ditimbulkan dari gambut ini dahsyat sekali dan inilah yang sangat membahayakan kesehatan. Jadi kalau data yang saya terima dari provinsi Riau pada 2015 Masyarakat yang terdampak ISPA itu mencapai kalau tidak salah 140.000 orang. Tahun ini tadi kalau nggak salah di angka puluhan ribu ya," tandasnya.
Baca juga:
15 Hektare Kawasan Gunung Guntur Garut Terbakar
Strategi Pemerintah Lawan Kebakaran Hutan
Wiranto Sebut 99 Persen Kasus Kebakaran Hutan karena Ulah Manusia
APP Sinar Mas Terjunkan 7 Regu dan Heli Super Puma Padamkan Kebakaran di Pelalawan
Gubernur Sumsel Duga Kebakaran Lahan di Muba Disebabkan Ulah Mafia Tanah
Kabut Asap Selimuti Pekanbaru, Jarak Pandang Cuma 1,5 Kilometer