Bos Bappenas Ungkap Alasan Belanja Negara Tak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengakui alokasi belanja pemerintah pusat dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya ini dikarenakan alokasi anggaran belum seluruhnya tepat sasaran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengakui alokasi belanja pemerintah pusat dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya ini dikarenakan alokasi anggaran belum seluruhnya tepat sasaran.
"Ruang kita untuk bergerak atau fiskal space tidak banyak. Karena bagaimanapun ada belanja mengikat, belanja rutin yang tidak dapat ditinggalkan apakah belanja pegawai, transfer daerah, pembayaran bunga utang, atau kewajiban 20 persen pendidikan 5 persen kesehatan dan subsidi yang mau tidak mau masih tetap ada dalam berbagai bentuk dan komoditas," jelas Bambang di Kantornya, Jakarta, Senin (12/8).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
Seperti diketahui saat ini jumlah belanja pemerintah pusat dalam APBN saat ini hampir mencapai sekitar Rp 2.500 triliun. Namun, besaran ini belum efektif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Dia menyebut, ruang fiskal dan kemampuan investasi pemerintah untuk mendorong di berbagai sektor tidak begitu banyak. Sebab, alokasi anggaran yang diberikan pemerintah diperuntukan untuk belanja yang sudah mengikat.
"Tentunya kita berharap belanja negara tidak sekedar jalankan operasional pemerintahan. Belanja dalam APBN punya peran lebih, pendorong dan penggerak ekonomi," kata dia.
Meski secara besaran jumlah alokasi belanja pemerintah meningkat setiap tahunnya, namun keperluan di luar dari belanja mengikat masih cukup luas. Oleh karena itu dirinya menginginkan agar Kementerian dan Lembaga mampu pergunakan anggaran yang terbatas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Bappenas, setiap satu persen peningkatan belanja Kementerian Lembaga itu andil pertumbuhan ekonominya sebesar 0,06 persen. Sementara bila peningkatan mencapai sebesar 11 persen andilnya yakni sebesar 0.66 persen.
"Namun realisasinya kenaikan 11 persen andil 0,24 persen. Ada selisih -0,42 persen itu adalah belanja yang belum tepat sasaran. Belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Sayang sekali karena meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,42 bukan hal mudah. Naik 0,1 susah. artinya, kalau ada kesempatan naik segitu dengan hanya instrumen belanja, harusnya itu dimanfaatkan," pungkas dia.
Sebelumnya, Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Prijambodo menilai bahwa kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya merupakan suatu hal wajar. Namun, peningkatan itu tidak cukup dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Bambang menyampaikan saat ini belanja negara melalui APBN sudah mencapai sekitar Rp 2.000 triliun lebih namun masih banyak beranggapan dan merasa perlu harus ditingkatkan. Ini dikarenakan, belanja negara tersebut belum berdampak langsung dalam menangani berbagai persoalan yang ada di Indonesia.
"Banyak pertanyaan APBN sudah meningkat. Seinget saya 2004 Rp 400 triliun sekarang Rp 2.000 triliun 5 kali lipat tapi efektivitasnya masih banyak beranggapan masih harus ditingkatkan terutama di dalam kota mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan juga di dalam mengurangi ketimpangan," katanya.
Baca juga:
Rizal Ramli Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2019 Hanya 4,5 Persen
Pemerintah Kembangkan Hortikultura Genjot Ekspor dan Ekonomi Daerah
Di HUT BEI ke-42, Bos OJK Sebut Ekonomi Indonesia Masih Positif
Belanja APBN yang Tinggi Dinilai Belum Mampu Dongkrak Ekonomi RI
Yusuf Mansur Ajak Masyarakat Satukan Potensi Ekonomi Melalui Kurban
Cerita Bos BKPM: Pendapatan China Tumbuh 20 Kali Lipat Berkat Investasi Asing